"Sikap hormat atas putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mengabulkan sebagian gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie atas SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta di bawah kepemimpinan Agung Laksono, sebagai perwujudan dari warga negara yang baik,"

Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Nicolaus Pira Bunga meminta semua pihak menerima dan menghormati putusan majelis hakim PTUN, yang telah mengabulkan sebagian gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie.

"Sikap hormat atas putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mengabulkan sebagian gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie atas SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta di bawah kepemimpinan Agung Laksono, sebagai perwujudan dari warga negara yang baik," katanya di Kupang, Senin (18/5).

Dia mengatakan hal tersebut terkait sikap Pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat (kubu Aburizal Bakrie) untuk sebagian, dan menyatakan batal Surat Keputusan Menkumham.

Tokoh Golkar dari kedua kubu diberi apresiasi, yang sebelumnya menyatakan akan menerima apapun putusan dari PTUN Jakarta Barat dalam mengadili kasus dualisme kepengurusan Golkar itu.

"Jangan sampai hanya sekedar pernyataan belaka, karena apa yang dikatakan dalam konteks lain (bukan politik) akan menjadi teladan dalam mentaati hukum yang ada, sehingga apabila tidak komitmen dikemudian hari, akan dinilai publik sebagai bentuk pembohongan," katanya.

Menurut dia, komitmen untuk menerima dan melaksanakan putusan PTUN itu juga sangat diharapkan oleh kader Golkar di Daerah terutama yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2014, termasuk 9 kabupaten di NTT yang tengah berproses itu.

"Keputusan yang telah diambil itu sangat diharapkan pimpinan partai di semua tingkatan terutama di daerah butuh kepastian hukum kepengurusan yang ada untuk menghindari masalah kebingungan dan kebimbangan di tingkat daerah," ujarnya.

Kedua kubu disarankan melakukan islah sebagai solusi terbaik, dan bukan melanjutkan ke ke tahapan hukum berikutnya, karena akan berdampak buruk terhadap partai Golkar sebagai penonton dalam hajatan politik lokal dalam waktu dekat ini.

sumber