MEDAN | Anggota Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu SH meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), agar jangan hanya mengungkap maupun mempublikasikan laporan adanya 4.000 kasus dugaan korupsi di seluruh wilayah Sumut.

“Tapi perlu ditindaklanjuti secara serius dengan penegakan hukum sekaligus mengungkap siapa oknum-oknum pejabat yang terlibat. Kita sangat mengapresiasi peryataan Wakil Ketua KPK Zulkarnaen yang menyebutkan, sejak 2009 hingga 2015 ada 4.000 lebih laporan dugaan korupsi di seluruh wilayah Propinsi Sumut. Tapi hendaknya jangan hanya sekedar dipublikasikan kepada masyarakat Sumut, tapi perlu segera dilakukan pengusutan, agar persoalannya menjadi jelas dan terang,” tandas Sarma Hutajulu, Selasa (12/5/2015) di DPRD Sumut.

Politisi PDI Perjuangan ini bahkan mendesak KPK untuk mengungkap kasus-kasus apa saja serta instansi mana saja dan siapa oknum pejabat yang terlibat, sehingga persoalannya menjadi jelas dan tegas di masyarakat. KPK dituntut lebih intensif melakukan upaya penyelidikan sekaligus pencegahan , agar keuangan Negara dapat diselamatkan.

“Jadi masyarakat sangat meginginkan kejelasan dari KPK, dimana kasus dugaan korupsi itu dan siapa pejabat yang terlibat. Informasi ini sangat penting, karena selama ini kita tidak tahu sampai dimana pengusutan sejumlah kasus korupsi, sebab banyak indikasi kasus-kasus yang diadukan masyarakat kepada aparat penegak hukum tidak ditindaklanjuti secara maksimal. Bahkan ada yang dipetieskan,” tandas Sarma.

Anggota dewan Dapil IX Wilayah Tapanuli ini bahkan melihat, selama ini progressreport pengusutan kasus dugaan korupsi di daerah ini kurang jelas, sehingga menjadi pemicu bagi masyarakat untuk mendesak segera dibentuknya perwakilan KPK di Sumut, guna mempercepat proses pengusutan kasus korupsi yang begitu besar, dibandingkan dengan propinsi lain. http://bareskrim.com/2015/05/13/dewa...libat-korupsi/