intelijen – Panglima TNI Jenderal Moeldoko telah menegaskan bahwa TNI akan mengawal Presiden Joko Widodo dan jalannya pemerintahan sampai selesai masa periode kepemimpinan Presiden RI.

Penegasan Moeldoko tersebut memunculkan pro dan kontra. Pengamat politik Muslim Arbi menilai, jika ada petinggi TNI yang memberikan pernyataan akan mempertahankan Presiden Jokowi agar tidak dihentikan di tengah jalan, sama saja menjadikan TNI seperti “satpam” kekuasaan.

“Kalau ada pernyataan petinggi TNI yang tidak suka pemerintahan Jokowi dihentikan di tengah jalan, artinya TNI hanya jadi satpam penguasa,” tegas Muslim Arbi kepada intelijen (11/05).

Menurut Muslim, seharusnya petinggi TNI memberikan pernyataan bahwa anggotanya siap mempertahankan kedaulatan bangsa, siapapun presidennya. “Kalau mempertahankan presiden padahal rakyatnya ingin pergantian kekuasaan, nantinya TNI berhadapan dengan rakyat, itu yang tidak boleh,” jelas Muslim.

Muslim pun mengkritisi penetapan Jokowi sebagai anggota kehormatan TNI. “Jokowi itu Panglima Tertinggi TNI, kok dikasih anggota kehormatan. Ini aneh dan tidak masuk akal lagi,” jelas Muslim.

Lebih jauh Muslim berharap Panglima TNI pengganti Jenderal Moeldoko bukan berpihak kepada penguasa tetapi mengabdi untuk NKRI. “Semoga Panglima TNI yang baru lebih bijak dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara serta menjaga NKRI,” pungkas Muslim.

Diberitakan sebelumnya, Jenderal Moedoko menekankan bahwa prajurit TNI akan selalu mengikuti dan menjalankan semua arahan dari Presiden Jokowi. “Kita akan dengarkan dengan baik pesan-pesan, petunjuk dari Bapak Presiden,” tutur Moeldoko pada acara penangkatan Presiden Joko Widodo sebagai Warga Kehormatan Pasukan Khusus TNI.

“TNI setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi, dan presiden! Itu harga mati!” kata Moeldoko di atas podium di Lapangan Merah Plaza TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/04).

Red