TEMPO.CO , Jakarta:Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di bidang penegakan hukum dan bidang ekonomi dianggap paling buruk oleh publik. Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia menyimpulkan masyarakat tak puas atas kinerja kementerian di dua bidang tersebut.




Sebanyak 63,1 persen responden menyatakan tak puas terhadap kinerja kementerian di bidang perekonomian, sedangkan 56,7 persen tak puas atas kinerja bidang politik, hukum, dan keamanan. Survei ini berupa wawancara terhadap 450 responden dari 45 kelurahan terpilih di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi pada 24-30 April. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error sekitar 4,62 persen.




Kekecewaan publik didasari penolakan mereka terhadap kebijakan pemerintah dalam menentukan harga bahan bakar minyak, impor beras, serta kenaikan tarif dasar listrik dan gas. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai rendahnya kepuasan publik atas kinerja pemerintah akibat naik-turunnya harga BBM.




Harga BBM turun tapi tak berimbas pada harga barang kebutuhan pokok yang telanjur naik. Tiga kartu yang diunggulkan Presiden menahan dampak inflasi tak memikat pemilih. "Jadi, ketika BBM naik lagi, harga pangan ikut naik lagi,” kata dia dalam paparan survei tadi. “Ini pekerjaan rumah tim ekonomi yang harus dibereskan."







Kinerja Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diukur dari ketidakpuasan publik terhadap reformasi sistem dan penegakan hukum. "Menteri-menteri bidang ini lebih banyak diisi kader partai, sehingga berpengaruh banyak dalam kebijakan yang diambil," kata Agus.




Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai Presiden layak merombak kabinet berdasarkan survei tersebut. “Sebanyak 56 persen responden menginginkan Jokowi merombak kabinet,” kata dia.