Presiden Joko Widodo diharapkan dapat melakukan terobosan politik dalam menyelesaikan isu separatisme atau kemerdekaan Papua.


Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Papua di tengah harapan adanya terobosan politik untuk menyelesaikan secara damai masalah kekerasan dan separatisme di wilayah itu.


Sejumlah aksi kekerasan di Papua yang melibatkan kelompok sipil bersenjata dan aparat keamanan Indonesia sejauh ini telah mengakibatkan korban di kedua pihak dan kalangan sipil.


Pemerintah Indonesia selalu mengatakan, pihaknya tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan di Papua, melainkan pendekatan kesejahteraan yang antara lain ditandai pemberlakuan kebijakan Otonomi khusus "diperluas".


Walaupun telah diberlakukan Otonomi khusus di Papua, ide kemerdekaan atau separatisme di wilayah itu masih disuarakan sebagian masyarakat di wilayah itu.


Tetapi sejumlah orang serta organisasi pemerhati persoalan HAM di Papua menganggap, aparat polisi dan TNI secara diam-diam masih melakukan pendekatan keamanan.


Hal ini mereka buktikan dengan adanya peradilan dan pemenjaraan terhadap orang-orang Papua (belakangan disebut "Tapol Papua") yang memiliki pandangan dan sikap politik yang berbeda dengan Jakarta.

Pembebasan tapol Papua?

Dalam kampanyenya, mereka juga menolak kebijakan Otonomi khusus "diperluas" yang dijanjikan oleh Jakarta, karena dianggap bukan penyelesaian hakiki.

Sebagai jalan keluar, mereka menuntut agar Tapol Papua itu dibebaskan dan sekalian menyodorkan konsep dialog damai yang melibatkan kelompok-kelompok yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka, OPM.


Pemerintah Indonesia dan sebagian masyarakatnya menolak ide pemisahan diri Papua dari Indonesia.

Dari sudut pandang Indonesia, para tahanan politik ini diadili dan dipenjarakan karena menyuarakan aspirasi pemisahan diri dari Indonesia alias separatisme dengan aksi kekerasan.

Secara resmi, Jakarta juga jelas menolak mentah-mentah materi dialog yang berisi tuntutan referendum yang disuarakan OPM.


Sampai di sini, harapan adanya penyelesaian politik melalui dialog damai seolah-olah mengalami jalan buntu. Dan dikhawatirkan penyelesaian masalah di Papua bakal menjadi berlarut-larut.