JAKARTA – Intervensi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam kisruh Partai Golkar, jelas dianggap jadi titik klimaks kekacauan atau huru-hara politik di tubuh partai berlambang pohon beringin.


Hal itu diungkapkan tokoh senior Partai Amanat Nasional, Amien Rais, bahwa intervensi Menteri Yasonna harus dihentikan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap perlu untuk mencegah hal itu terjadi lagi.


"Jika Pak Jokowi tidak lagi membiarkan menterinya membuat huru-hara politik melalui Yasonna, maka akan sejuk. Jadi, berhentilah campuri Golkar, PPP dan partai lain,"cetus Amien Rais.


"Karena efeknya yang rugi adalah bangsa Indonesia sendiri. Suatu pemerintahan yang menguras energinya untuk mengurusi politik orang lain, itu memperlemah fokus pemerintahan itu sendiri," tambah mantan Ketua MPR tersebut.


Dalam kesempatan yang sama, Amien Rais seperti yang sebelumnya dikatakan Ketum PAN, Zulkifli Hasan, menegaskan haluan PAN dalam pemerintahan, di mana mereka akan terus berada di luar pemerintahan alias oposisi.


Terlebih jika ada “tawaran” masuk ke kabinet via isu reshuffle yang belakangan santer beredar, di mana sejumlah menteri yang tak efektif dan tak becus, bakal digusur figur pengganti.


"Saya tegaskan berulang kali, PAN tetap di luar pemerintahan. Jadi jangan dianggap PAN ini pakai taktik dekat-dekat Presiden, supaya bisa masuk pemerintahan melalui reshuffle. Sama sekali tidak ada niatan itu saya jamin," tandas Amien Rais.