JAKARTA - Kabar perombakan (reshuffle) menteri membuat anggota Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla semakin kencang. Beberapa menteri yang dikabarkan menjadi sasaran reshuffle memilih bersikap pasif .


Tidak seperti Wapres Jusuf Kalla yang terang-terangan menyebutkan rencana reshuffle, para menteri menyerahkan semua kepada presiden.


Misalnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang memilih berfokus pada implementasi program kementeriannya agar lebih efektif bekerja. Termasuk, terus berusaha mencari terobosan-terobosan atas masalah yang dihadapi.


'Tidak ada pembicaraan reshuffle.
Minimal tidak melibatkan saya karena saya tidak tahu. Kami fokus saja pada tugas,' ujar Pratikno saat ditemui di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, kemarin (5/5).


Sebagaimana info yang beredar, mantan rektor UGM itu termasuk yang disebut-sebut sangat mungkin terkenareshuffle. Bukan se­mata karena kinerja, bisa jadi dia juga di-reshuffle terkait dengan posisinya. Demikian pula halnya dengan Sekkab Andi Widjajanto.



Selain dua sosok di lingkaran dalam istana tersebut, menteri-menteri di bidang perekonomian paling banyak disorot. Hal itu diakui Deputi IV Staf Kepresidenan Eko Sulistyo. Menurut dia, penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi memang turut menjadi pertimbangan bagi presiden ketika benar-benar melakukan reshuffle.


'Pasti masyarakat fokusnya ke situ,kan? Tapi, tunggulah. Presiden punya ukuran-ukurannya,' kata sosok yang mendampingi Jokowi sejak di Solo tersebut.


Termasuk, soal waktu reshuffle, Eko belum mau menyebutkan. 'Itu sangat tentatif, ya. Dekat, bisa seminggu, bisa sebulan. Itu saja yang bisa saya sampaikan,' tegasnya. Dia menambahkan, selama enam bulan berjalan, Jokowi pasti sudah tahu menteri mana saja yang perlu diganti.


Dari pantauan Jawa Pos, banyak hal yang membuat kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi disorot.

Salah satunya terkait dengan lonjakan harga beras beberapa waktu lalu yang hingga kini masih muncul di sejumlah daerah. Tentu saja, menteri yang terkait dengan pos tersebut adalah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Persoalan BBM juga termasuk yang memengaruhi.


Penerapan kebijakan subsidi tetap untuk BBM yang mengakibatkan kenaikan harga mengundang banyak protes dari masyarakat.


Menteri yang terkait langsung dengan masalah itu tentu saja adalah Menteri ESDM Sudirman Said.


'Yang penting, pergantian menteri harus diproyeksikan untuk memperbaiki kinerja kabinet, tidak sekadar melayani kepentingan po­litik elite partai politik,' tegas Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah.


Bagaimana tanggapan menteri di bidang ekonomi? Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan sudah mendengar rumorreshuffle kabinet bidang ekonomi. Namun, dia menolak berkomentar lebih banyak.


'Saya tidak bisa mengomentari hak prerogatif presiden,' ujarnya di Istana Negara kemarin.


Dia juga mengaku tidak pernah dimintai masukan oleh Jokowi mengenai menteri-menteri yang kinerjanya tidak maksimal.


'Saya tidak mengevaluasi menteri, ya. (Jokowi minta masukan) belum, belum,' ujarnya.


Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan siap di-reshuffle. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif. 'Kalau bekerja tidak siap diganti itu tidak usah kerja. Jadi, saya serahkan ke presiden.


Yang penting, kami jalankan tugas dengan fokus saja,' tegasnya.
Selain menteri di lingkaran istana dan bidang perekonomian, kinerja sejumlah menteri di bidang politik, hukum, dan ke­amanan (polhukam) mendapat banyak sorotan. Tidak terkecuali Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.


Berkali-kali komentar mantan kepala staf Angkatan Laut (KSAL) itu justru menghasilkan blunder bagi pemerintahan Jokowi-JK.


Salah satunya terjadi ketika ramai-ramai konflik KPK versus Polri beberapa waktu lalu. Saat muncul gerakan dari masyarakat yang mendukung KPK, Tedjo justru menyebut gerakan tersebut sebagai gerakan dari rakyat tidak jelas.


Disinggung mengenai posisinya yang sangat mungkin di-reshuffle, Tedjo memilih pasrah. 'Kami serahkan kepada yang menilai.


Yang di atas tentu presiden dan wakil presiden. Silakan tanya ke beliau-beliau,' ujarnya saat ditemui setelah mendampingi presiden menemui sejumlah tamu.


Perombakan kabinet dinilai bukan langkah yang bijak di tengah janji pemerintah mempercepat belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Eoknom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Dian Ayu Yustina berpendapat, reshuffle kabinet justru hanya akan menunda realisasi belanja pemerintah.


'Pemerintah perlu lebih tegas terhadap distorsi politik dan lebih fokus pada kebijakan ekonomi,' ungkapnya di Jakarta kemarin.


Langkah itu, lanjut dia, ditujukan untuk memperbaiki keyakinan publik yang saat ini menurun.