Balik lagi ke salah satu fondasi pembentukan: uang, duit, cien, fulus...

1. Bagi Indonesia, pendirian AIIB ini penting karena bermanfaat untuk akselerasi pembangunan sektor infrastruktur di dalam negeri yang mencakup sektor energi, transportasi, telekomunikasi pembangunan pertanian dan infrastruktur perdesaan, sanitasi dan air bersih, perlindungan lingkungan, logistik, dan sektor produktif lainnya. Sumber

2. Sofyan mengatakan dengan bergabungnya Indonesia ke AIIB, maka akan menumbuhkan infrastruktur di tanah air. Indonesia, kata dia, memiliki pinjaman alternatif selain dari World Bank dan ADB. Modal dasar AIIB juga sangat besar yakni berkisar 100 miliar dolar, dan setengahnya berasal dari kantong Tiongkok. Untuk mendapatkan pinjaman dari AIIB, Sofyan mengaku Indonesia masih harus bersaing dengan 21 negara lain yang sudah bergabung terlebih dulu di bank tersebut. “Tapi ini akan menjadi alternatif pembiayaan di samping pinjaman lain dari World Bank dan ADB,” kata dia. Sumber

Ada gan. Tanpa menyebutkan angka pastinya, Bambang mengatakan iuran awal setiap anggota AIIB sudah ditentukan besarannya. Namun, hingga saat ini Indonesia belum menyetorkan iuran tersebut. "Nantilah kami siapkan (dana iurannya) nanti. Full operation-nya juga baru akhir tahun. Jadi kami siapkan untuk 2016," kata Bambang di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Kamis (9/4). Sumber

Ane berharap aja modal keanggotaan Indonesia di bank ini bias sesuai dengan manfaat langsung yang bisa dinikmati sama seluruh rakyat Indonesia

23 Maret 2015
Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia...cina_indonesia

Pemerintah Indonesia akan bersaing dengan Cina demi menempatkan markas Bank Investasi Infrastuktur Asia (AIIB) di Jakarta, kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. “Kami berniat memiliki markasnya di Jakarta. Namun, tentu, kami harus bersaing dengan Beijing,” kata Bambang di sela-sela Konferensi Investasi Asia di Hong Kong, sebagaimana dikutip kantor berita Reuters. AIIB, menurut Bambang, hanya akan berfokus pada ranah infrastruktur.

Faktor ini membedakan AIIB dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) yang menitikberatkan pada pembangunan, pendidikan, serta infrastruktur. Sebelum beroperasi pada akhir tahun ini, sedikitnya 35 negara yang menyatakan akan bergabung, termasuk Indonesia. Direktur sementara AIIB, Jin Liqun, mengatakan India, Selandia Baru, Inggris, Prancis, Italia, dan Luksemburg telah mengutarakan niat untuk turut menjadi anggota.

Infrastruktur Indonesia

Fithra Faisal, staf pengajar perdagangan internasional Universitas Indonesia, menilai niatan pemerintah Indonesia untuk menempatkan markas AIIB di Jakarta merupakan cara kabinet Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan kesungguhan dalam memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Apalagi, Indonesia tengah mengalami pelemahan nilai rupiah akibat nilai impor melebihi nilai ekspor alias current account deficit.

”Current account deficit terjadi karena kegagalan pemerintah Indonesia membangun infrastruktur penopang industri. Apabila markas AIIB di Jakarta, perhatian investor akan bisa ditarik ke ibu kota Indonesia dan akses Indonesia akan semakin mudah,” kata Fithra kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Meski demikian, Fithra mengaku pesimistis markas AIIB dapat ditempatkan di Jakarta karena Cina sudah menyiapkan modal yang sedemikian besar untuk membangun AIIB. “Sepertinya (markas AIIB) akan ada di Beijing,” ujarnya.

Arah kabinet Jokowi

Lepas dari di mana markas AIIB akan ditempatkan, Fithra melihat pertarungan antara negara-negara raksasa dalam memperebutkan pasar ASEAN. “Setiap bank punya patron masing-masing. Bank Dunia berpatron ke Amerika Serikat, ADB ke Jepang, dan AIIB ke Cina. Itu sebabnya AS melihat AIIB sebagai pesaing Bank Dunia,” ujarnya. Lebih jauh, niatan pemerintah Indonesia untuk terlibat dengan bank tersebut membuktikan arah kabinet Presiden Jokowi.

“Terlihat bahwa dalam konteks AIIB, pemerintahan Jokowi lebih condong ke Cina,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo saat ini sedang melakoni lawatan luar negeri. Selain ke Jepang, dia dijadwalkan berada di Beijing, pada Rabu (25/03). Di sana Jokowi akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping.

Komentar ane:
Bisakah Indonesia menyusul Tiongkok menjadi 'patron' ekonomi dunia di masa yang akan datang...???

Berita lengkap bisa dilihat di: link ini gan

Diam-diam Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menandatangani Memorandum of Understanding on Establishing the Asian Infrastructure Investment Bank Among Prospective Founding Members, Selasa (25/11), di Jakarta, dan disaksikan Dubes Tiongkok untuk Indonesia Xie Feng.

Tidak ada media massa lokal memberitakan ini, hanya media massa Tiongkok, termasuk Renmin Ribao (harian Rakyat), yang memberitakannya pada Rabu (26/11) dengan judul ”Yinni Qianshu Choujian Ya Touxing Beiwanglu” (Indonesia Menandatangani Nota Kesepahaman Membangun Bank Investasi Asia).

Ada yang janggal dalam keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo menandatangani MOU pembentukan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). Bahkan, Kementerian Luar Negeri tidak dilibatkan dalam penandatanganan MOU AIIB ini yang dilanjutkan dengan pertemuan negosiasi pertama AIIB di Kunming, Provinsi Yunnan, Jumat (28/11).

Pemerintahan Indonesia terkesan menghindari publikasi penandatanganan MOU AIIB yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri di antara 22 negara Asia lainnya. Ada dua perspektif muncul dari upaya diam-diam Pemerintah RI. Pertama, menghindari pertanyaan DPR yang berada dalam kemelut politik antara partai-partai pro dan antipemerintah.

Kedua, Indonesia seperti tak mau ketinggalan kereta dalam upaya Tiongkok membangun strategi infrastruktur Asia baru yang disebutnya yi lu yi dai (satu jalan satu sabuk) yang mengacu pada pembangunan infrastuktur di jalur yang disebut sebagai Sabuk Ekonomi Jalan Sutra dan Jalan Sutra Maritim, dan terkesan sangat mengandalkan dana keuangan Tiongkok untuk membangun visi poros maritim Presiden Jokowi.

Berita lengkap bisa dilihat di sini

Awalnya, kita melihat upaya Tiongkok membentuk AIIB sebagai bagian dari strategi jalur sutra daratan dan lautan sebagai kesempatan bagi Indonesia menghadirkan kebijakan luar negeri Indonesia mentransformasikan kondisi kondusif bagi pembangunan dan pertumbuhan kawasan Asia Tenggara.

Itu sebabnya ketika bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing, Jokowi mengajukan usul, kalau keterlibatan Indonesia dalam AIIB dengan kondisi lokasi AIIB berada di Jakarta dan Tiongkok perlu mempercepat realisasi perundingan tata berperilaku (code of conduct) di laut Asia Tenggara yang berlangsung terlalu lambat mengelola klaim tumpang tindih kedaulatan di kawasan laut ini.

Namun, ketika membaca MOU AIIB secara saksama, pentingnya upaya kerja sama regional bagi pertumbuhan berkelanjutan, memiliki tujuan yang lebih banyak menguntungkan RRT seperti menentukan hak suara berdasarkan saham yang dimiliki. Tiongkok sudah menyatakan, setengah dari dana yang dibutuhkan AIIB sebesar 100 miliar dollar AS disediakan Tiongkok karena kapasitas keuangannya yang memang masif.

Dalam MOU ini juga disebutkan, jika Tiongkok akan mengendalikan apa yang disebut sebagai Sekretariat Interim Multilateral yang akan menghasilkan rancangan pembentukan Articles of Agreement (AOA) tentang tata cara bank ini beroperasi. Keseluruhan isi MOU AIIB ini memang memiliki semangat kebersamaan yang kuat, termasuk penekanan perlunya ketahanan regional menghadapi krisis keuangan dan gangguan dalam konteks globalisasi.

Menghadapi strategi baru Tiongkok menjadi negara adidaya setara AS, ada dua kondisi yang harus dipahami tentang keberhasilan model investasi infrastruktur yang dijalankan Tiongkok selama ini. Pertama, RRT memiliki aset sangat besar, khususnya lahan tanah, sehingga investasi infrastruktur ini menghadirkan sebagian besar pendapatan pemerintah melalui transformasi sosial. Kedua, Pemerintah RRT memiliki manajemen yang efektif, walaupun ada kebocoran seperti korupsi, sehingga manfaat sosial utama bagi pemerintah bisa tercapai.

Keikutsertaan Indonesia dalam AIIB harus menyadari kondisi ini. Transformasi regional dalam mekanisme kerja sama ini harus dipastikan jika kemauan politik dalam rangka luas kerja sama investasi keuangan harus didukung seluruh komponen dalam negeri.

Kita tidak ingin satu dekade ke depan berhadapan di mana strategi ”satu jalan satu sabuk” menjadi platform hegemoni Tiongkok dan investasi infrastruktur harus tetap kembali ke RRT karena keseluruhan strategi Jalur Sutra Tiongkok ini bisa mencapai 21 triliun dollar AS. (René L Pattiradjawane)
Sumber

Barriers to entry

The barriers to entry for the DPRK were simply “too high”, Kawai said, and for several reasons. Jin, he said, had asked for a “proper snapshot of North Korea’s finances”, including all economic activity broken down by industry, and the state of the country’s public finances, including its tax base.

North Korea was also asked to define the scale and purpose of the infrastructure projects it would seek to build with AIIB cash, and to make a formal pledge to repay any loans that would flow from the coffers of the new development bank to the pockets of the small clutch of officials running the hermit kingdom.

After failing to secure sufficient data from the DPRK, the new bank’s future president Jin was given no choice, Kawai added. “The AIIB needs ultimately to be repaid when it lends to sovereign states,” he said. “It’s a multilateral. It’s not an institution set up to disburse grants: these will be commercial loans. So unless North Korea can disclose information [at a future date] to a satisfactory extent, I don’t think the AIIB is going to be able to include the country as a member.”

The picture, he added, was further clouded for North Korea by the recent inclusion of several Western states, including Britain, Germany and Australia, as founder members of the new development bank. “Even without European countries joining, the AIIB was asking a lot of the DPRK to provide financial and economic data that the North Koreans had never previously divulged, Kawai said. With European countries joining, that task became all but impossible. Sumber