Dihadang ratusan warga, polisi gagal jemput tersangka.

Minggu, 3 Mei 2015 | 14:12 WIB

MAMUJU UTARA, KOMPAS.com - Upaya Petugas Polres Mamuju Utara Sulawesi Barat menjemput paksa tersangka yang diduga menjadi pelaku bentrokan antar warga dan ratusan karyawan perusahan sawit PT Unggul Widya Lestari di lokasi sengkata beberapa pekan lalu, gagal. 


Ratusan warga di Afdeling Baribi Baras, Kecamatan Baras, Mamuju Utara, yang tidak terima warganya ditetapkan sebagai tersangka terlibat bersitegang dengan sejumlah polisi yang berusaha menjemput Hukma, salah satu warga yang ditetapkan sebagai tersangka. 


Ketegangan sempat terjadi saat salah seorang warga mengatakan bahwa polisi terlalu memaksakan penetapan Hukma sebagai tersangka. Alasannya, saat bentrokan terjadi antarwarga dan karyawan perusahaan tersebut beberapa pekan lalu, Hukma justru tak terlibat hadir pada saat aksi tersebut. 


Meski polisi berpakaian preman memperlihatkan surat bukti tersangka namun warga menolak tersangka dibawa paksa oleh polisi. Warga menilai penetapan tersangka Hukma terlalu mengada-ada dan sengaja dibuat polisi untuk memperlemah perlawanan warga yang tengah berjuang mendapatkan hak atas tanah mereka yang telah dirampas paksa perusahan menggunakan kekuatan aparat polisi dan preman.


 Hukma yang tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka juga mempertanyakan profesionalisme penyidikan polisi. Alasannya, Hukma mengaku dirinya tak berada di lokasi saat kejadian.


Hukma juga membantah dirinya tidak pernah mengancam dan memeras seperti yang dituduhkan polisi. 


Warga yang menolak menyerahkan tersangka juga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Polres Mamuju Utara, Senin besok, untuk mempertanyakan alasan kapolres menetapkan status tersangka kepada Hukma. 


Warga sempat menggelar pertemuan di balai desa dengan Ketua Pansus Agraria DPRD Mamuju Utara, Hasbudi, yang melakukan kunjungan ke lokasi pasca-bentrokan warga dan puluhan preman perusahaan.


 “Pansus akan kembali menindak lanjuti hasil pansus ke Jakarta 5 Mei nanti agar sengketa tanah antar-warga dan pihak perusahaan bisa segera diperjelas batas-batas kepemilikannnya,” ujar Hasbudi.


Hasbudi mengatakan, pihaknya akan segera berangkat ke kantor Kementrian Agraria di Jakarta untuk mempertanyakan proses penanganan sengketa lahan di Mamuju Utara yang hingga kini belum terealisasi. 


Hasbudi mengecam upaya perusahaan melakukan tindakan terkesan memprovokasi di tengah warga dengan cara membangun pondokan di tengah lokasi sengketa untuk mengintimidasi warga menggunakan jasa preman.