intelijen - Pemerintahan Jokowi-JK yang menyetujui hukuman mati hanya untuk pencitraan agar dianggap tegas dalam menindak kejahatan dan memberikan efek jera.

“Mengorbankan terpidana hukuman mati untuk kepentingan politik,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Legal Resource Center (ILRC) Ully Parulian Sihombing dalam keterangan kepada intelijen, Minggu (26/4).

Menurut Parulian, rencana eksekusi 10 terpidana mati merupakan politik pencitraan yang dilakukan Jokowi-JK untuk mendapat dukungan publik.

“Demi memuluskan pencitraannya, pemerintah rela mengorbankan para terpidana mati,” ungkap Parulian.

Kata Parulian, hukuman mati hanya untuk menaikkan citra Jokowi-JK agar mendapat dukungan dari rakyat.

“Itu untuk kepentingan politis, untuk menaikkan dukungan dari masyarakat. Jadi yang dikorbankan adalah para terpidana hukuman mati itu,” papar Parulian.



Red