Jakarta - Pemerintah akan membangun jalan paralel perbatasan di Pulau Kalimantan sepanjang 279 kilometer (km) tahun ini dengan investasi senilai Rp 499,78 miliar. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Gatot Nurmantyo menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama dalam rangka pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan pada Senin (27/4).

Basuki mengatakan, pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan ini sesuai Program Nawa Cita yaitu pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Pembangunan jalan paralel tahun ini meliputi jalan Kalimantan Barat 171 km dengan investasi Rp 342,68 miliar dan Kalimantan Utara 78 km dengan nilai anggaran Rp 157,10 miliar.

“Desa-desa di kawasan perbatasan memerlukan jaringan jalan yang terhubung dengan jalan yang sudah ada. Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan sebagai pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga,” papar Basuki.

Dia juga menuturkan, sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama tersebut akan dilaksanakan perjanjian kerja sama antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang dilakukan oleh Kepala Balai dengan Direktorat Zeni TNI AD oleh Direktur Zeni AD Brigadir Jenderal TNI Irwan.

Menurut Basuki, pembangunan pembukaan badan jalan paralel perbatasan tahun 2015 berada pada lokasi yang tidak mempunyai masalah dengan perizinan kawasan hutan. Namun, lokasi pembangunan jalan paralel perbatasan masih memerlukan proses perizinan pinjam pakai.

"Saat ini sedang diproses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya," kata dia.

Sementara itu, dalam lima tahun ke depan, pemerintah akan membangun jalan paralel perbatasan di Kalimantan sepanjang 1.583 km dengan rincian Kalimantan Barat (771 Km), Kalimantan Timur (147 Km), dan Kalimantan Utara (665 Km).

"Pengembangan jalan perbatasan yang belum tembus sepanjang 600 km akan diselesaikan kabinet ini. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu tiga tahun," papar dia.

Sementara itu, Kementerian PUPR mendapatkan anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk membangun jalan paralel di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dana sebesar Rp 1,1 triliun di antaranya akan digunakan untuk jalan paralel di Kalimantan.

sumber

---
setelah sekian lama ditelantarkan, daerah perbatasan jadi perhatian utama pemerintahan saat ini.