JAKARTA - Dari hasil survei Poltracking, masyarakat setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle ke beberapa menterinya di Kabinet Kerja.

Menanggapi survei tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengamini, agar beberapa menterinya diganti. Menurutnya, ada beberapa pembantu presiden yang tidak memberikan kontribusi berarti kepada pemerintah dan masyarakat.

"Kehidupan semakin sulit di bidang ekonomi, tidak bisa dipungkiri, harga kebutuhan pokok meningkat, mempersulit masyarakat, hukum juga seperti itu, di bawah Kemenkumham terlalu banyak ikut campur," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 21 April 2015.

Selama enam bulan menjabat sebagai menteri, diungkapkan Fadli beberapa pembantu presiden tersebut hanya fokus ke pencitraan, bukan ke pembenahan Indonesia.

"Tdak ada terobosan jitu, hanya pencitraan, kehidupan akan semakin sulit, cita-cita tidak tercapai," jelas Waketum DPP Partai Gerindra itu.

Sebab itu, jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut membiarkan beberapa menterinya tetap menempati jabatan itu, pemerintahan tidak akan berkembang.

"Kalau tidak (lakukan reshuffle), hanya akan buang-buang waktu, sementara negara lain maju dengan cepat," tuntasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha mengatakan, sebanyak 36 persen responden setuju apabila Jokowi melakukan reshuffle kepada para menterinya. Sementara 5,8 persen responden mengaku setuju sekali jika dilakukan perombakan.

Kemudian yang menyatakan kurang setuju hanya 24,1 persen. Sementara yang tidak setuju sebesar 3,9 persen, dan sisanya sebanyak 30,2 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.