RMOL. Keberadaan Kantor Staf Kepresidenan tumpang tindih dengan Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara dan Kementrian Koordinator

Karena itu, Perpres 26/2015 tentang Kantor Staf Presiden bertentangan dengan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Victor Santoso Tandiasa dalam keterangan tertulis, Senin (13/04)

Tumpang tindih ini lanjut Victor seperti fungsi administrasi dan politik pemerintahan yang menjadi tugas Staf Kepresidenan sudah banyak dilakukan Mensesneg dan Setgab.

Contoh lain, dalam persiapan penyelenggaraan Konfrensi Asia Afrika. Menurutnya, dalam menyiapkan hajatan besar tersebut, Kepala Staf Presiden Luhut Panjaitan lebih banyak berperan, mengurus serta berbicara di banding Menteri Luar Negeri. "Ini terlihat peran dominan Kepala Staf Presiden," ungkapnya.

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Mustafa Fakhri mengatakan teknis kelembagaan dalam Perpes 26 Tahun 2015 sangat luas. Kepala Staf Presiden bisa langsung ke program taktis dan strategis. Dengan begitu, harus ada revisi di dalam Perpres 26 Tahun 2015, karena tugas fungsinya sangat luas

Dalam pelaksanaan tugas Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dijelaskan dibantu oleh Wakil Presiden serta berkoordinasi dengan serta memperoleh informasi dan dukungan teknis dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah (Pemda), dan pihak lain yang terkait.

"Sementara Kantor Staf Presiden ini klausul tentang itu tidak ada, jadi harus ada peraturan revisi di dalam Perpres 25 Tahun 2015, begitu luas abstrak bisa kemana-mana," pungkasnya. [zul]
http://www.rmol.co/read/2015/04/13/1...h-Peran-Menlu-
----------------------------
seluas kekuasaan presiden??....seabstrak (gak jelas) kerjanya presiden??
ngatur istana sendiri aja kacau..apalagi yg lebih luas ..parahhh..
...