TEMPO.CO , Jakarta - Partai pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan Puan Maharani kembali didapuk sebagai pengurus aktif PDI Perjuangan. Dalam susuan kepengurusan PDIP periode 2015-2020, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menjadi Ketua DPP bidang politik dan keamanan.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dossy Iskandar mengatakan tak ada larangan seorang menteri merangkap jabatan di struktural partai. Menurutnya, Puan justru bisa membangun komunikasi politik yang lebih baik antara Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung.

"Tak ada salahnya PDIP sebagai partai pengusung utama punya LO (liaison officer) di pemerintahan," kata Dossy saat dihubungi Tempo, Jumat, 10 April 2015. "Coba, selama ini kan agak kacau komunikasi antara Istana dan partai pengusung."

Dossy mengatakan, posisi Puan ini tak bakal mengkhianati janji kabinet untuk fokus di pemerintahan. Hanura juga tak akan memaksakan menteri-menterinya untuk kembali ke partai akibat efek Puan. "Tidak ada niat untuk pamrih begitu." Puan saat ini menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Jonni Plate juga tak mempermasalahkan rangkap jabatan Puan. Menurut dia, Jokowi-lah yang punya wewenang untuk mempertanyakan kapasitas Puan sebagai menteri dan petugas partai. "Tugas menteri koordinator juga tak berat-berat amat. Nasdem dan koalisi tak akan persoalkan ini," katanya.

Nasdem, kata dia, tak punya pamrih dengan meminta tiga menterinya di kabinet untuk kembali ke partai. Menurut Jonni, janji politik dengan Jokowi bakal dipatuhi Nasdem. "Privilige-nya di PDIP juga tak apa-apa. Karena bagaimanapun, Puan itu mungkin sedang di-drill untuk memegang tanggung jawab yang lebih banyak."

Dalam kongres PDI Perjuangan ke IV di Bali hari ini, Jumat 10 April 2015, Megawati Soekarnoputri terpilih secara aklamasi kembali sebagai ketua umum. Sementara itu Puan dan Prananda Prabowo --putra kedua Mega dari suami pertama almarhum Sirindro Supjarso-- didapuk sebagai jajaran ketua.

Source : http://www.tempo.co/read/news/2015/0...rat-berat-Amat



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi membeberkan alasan menteri dalam kabinetnya tak merangkap sebagai pejabat partai politik.
"Menteri harus fokus, konsentrasi. Karena beban yang dihadapi adalah masalah besar yang harus segera rampung untuk ditangani," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Gubernur DKI Jakarta ini mengaku tidak ada larangan bagi fungsionaris partai yang dicalonkan sebagai menteri. Dirinya membuka peluang bagi profesional dan akademisi sebagai menteri.
"Enggak. Silakan. Dari parpol dengan senang hati silakan. Dari teknokrat profesional silakan. Seperti sudah saya sampaikan, paling penting punya integritas, kompetensi, kemampuan manajerial," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi meminta menteri terpilih harus meninggalkan jabatannya dalam struktur partai politik. Demikian disampaikan Jokowi di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).

Source : http://www.tribunnews.com/pemilu-201...jabatan-partai

Komen: NO comment ah, lain dimulut lain kenyataan..... Da gak bakal di reshuffle. Jadi kenyataan,,,, Puan jadi menteri karena Mamah