Merdeka.com - Pemilik situs www.arrahman.com,
Muhamad J. Abdulrahman, menilai janji pemerintah
buat mencabut blokir 19 situs Islam dinilai radikal
oleh BNPT sampai saat ini masih mengambang.
Menurut dia, janji itu sudah terucap sejak sepekan
lalu tapi hingga kini belum terbukti.
"Kami memediasi media Islam untuk lebih jauh
normalisasi situs ke depan. Ini janji BNPT. Sudah
sampai satu minggu enggak jelas," kata
Abdulrahman di Gedung Kemenkominfo, Jakarta,
Selasa (7/4).
Menurut Abdulrahman, pihaknya tidak bisa
membendung pandangan negatif selama ini
terhadap situs itu. Portal dikelolanya sudah satu
dekade membahas soal isu khilafah, jihad, dan
semacamnya. Dia menyatakan, isi situs itu
memang merupakan salah satu bentuk tanggung
jawab dakwah sebagai umat muslim kepada Allah
S.W.T.
"Sepuluh tahun kita bahas itu. Banyak yang bilang
kontra. Kita dianggap konten radikal. Teroris. Itu
kan paham kontra. Saya sih enggak bisa bendung
itu ya, itu kan hak semua orang. Ini tanggung jawab
sama Allah," ujar Abdulrahman.
Abdulrahman menambahkan, tindakan pemblokiran
situs dikelolanya justru mencederai demokrasi di
Indonesia. Menurut dia, pihaknya sudah sering di-
deradikalisasi sama dengan kelompok dianggap
garis keras oleh BNPT dan Detasemen Khusus 88.
"Itu tidak salah juga. Anti pro-demokrasi juga
banyak kan? Stigmanya sudah berbeda jika kami
media Islam. Ini kan negara demokrasi, bebas dong.
Kita terangkan, ini demokrasi. Ini Islam. Terorisme
apa? Bahkan kita sering disebut deradikalisasi oleh
BNPT dan Densus 88 sama garis keras," tambah
Abdulrahman.
Akan tetapi, Abdulrahman mengatakan jika
pihaknya tetap terbuka dengan proses kini tengah
berjalan. Dia hanya meminta pemerintah
menunjukkan di mana letak kesalahan mereka
selama ini.
"Kami terbuka kok. Kalau ada bukti, ya bisa saja
kami diskusi. Kalau memang kita salah dan suruh
tutup, ya udah kita buang. Asal ada argumentasi
yang jelas," tandas Abdulrahman.