http://m.detik.com/news/read/2015/04...a-tak-kondusif

Jakarta - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang kenaikan tunjangan uang muka untuk pembelian mobil pejabat negara dicabut setelah panen kritik. Pemerintah menjelaskan Perpres tersebut tidak tepat dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

‎"Jadi semestinya itu dikeluarkan pada waktu itu suasananya memang situasi tekanan ekonomi global tidak terlalu menekan seperti sekarang ini. Sekarang situasinya sudah kurang begitu kondusif. Oleh karena itu diputuskan untuk dikembalikan ke Perpres yang lama," jelas Mensesneg Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Pratikno menjelaskan lahirnya Perpres itu diawali surat dari Ketua DPR pada 5 Januari 2015. Dalam sura‎t itu disebutkan permintaan untuk menyesuaikan uang muka mobil yang besarannya dinilai sudah tak sesuai dengan inflasi saat ini.

"5 Januari surat dari DPR diterima Presiden dan kemudian diprosesnya melalui Seskab dan diproses lanjut Kemenkeu dan kembali ke Presiden. Jadi pada waktu itu teks Perpres yang ditandatangani pada 2015 ini situasinya memang tidak terlalu bermasalah untuk situasi awal Januari yang lalu," jelasnya.

Perkembangan 2 bulan terakhir Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global yang cukup mengganggu perekonomian. Secara tidak langsung, hal itu berpengaruh terhadap situasi ekonomi yang dirasakan masyarakat.

"Nah karena konteksnya sudah berubah maka teks yang sudah disiapkan awal Januari itu kemudian dirasa oleh Presiden tidak tepat waktunya sekarang ini," katanya.

Pratikno tidak menjawab tegas mengapa Perpres ini tidak dibatalkan dari awal sebelum ditandatangani Presiden. "Itukan sudah direkomendasikan dari analisis dari kementerian dan lain lain, jadi itu," imbuhnya.

Pratikno mengakui bahwa proses pengambilan keputusan sering kali kalah cepat‎ dengan dinamika yang berkembang. Termasuk dinamika ekonomi.

"Tapi memang dinamika proses pengambilan keputusan sering kali kalah cepat dengan dinamika perubahan yang berkembang di masyarakat. Termasuk dinamika ekonomi," tutupnya.


Saya disuruh tanda tangan ya tanda tangan = disuruh mangap ya mangap

Jangan hal ini sengaja blunder, untuk selanjutnya jika ada usulan dpr akan "diperpanjang" prosesnya, dilempar ke masyarakat dulu