Jakarta - Kubu Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar (PG) hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol-Jakarta, Agung Laksono (AL) menilai pengacara kubu Aburizal Bakrie (ARB), Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangan yang sesat mengenai Golkar. Pasalnya, Yusril mengemukakan kepenggurusan Golkar yang sah saat ini adalah hasil Munas Riau (2009-2015) yang dipimpin ARB dan Sekjen Idrus Marham.

"Itu sesat. Tidak benar kembali ke Munas Riau. Yang sah memimpin Golkar saat ini adalah AL," kata Wakil Ketua bidang Hukum dan HAM dari kubu AL, Yusuf W di Jakarta, Jumat (3/4).

Ia menjelaskan yang diakui negara saat ini adalah Golkar pimpinan AL dan Sekjen Zainuddin Amali. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). Dengan adanya SK tersebut maka SK lama yaitu Golkar hasil Munas Riau sudah berakhir atau tidak ada lagi. Jadi yang terdaftar di Kemkumham saat ini adalah Golkar pimpinan AL.

Apalagi kubu ARB sudah menggelar Munas di Bali. Dengan adanya Munas tersebut berarti kepenggurusan sebelumnya sudah demisioner atau berakhir.

Dia mengakui bahwa memang ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan penundaan pemberlakuan SK Kemkumham. Namun penundaan itu bukan berarti membatalkan SK yang ada. SK yang ada tetap berlaku, hanya belum bisa digunakan sebelum ada putusan pengadilan.

"Putusan sela itu bersifat sementara. Berlaku hanya pada proses persidangan. Putusan akhirnya kan belum keluar. Maka sebelum ada putusan akhir, SK Kemhukam tetap berlaku. Bukan kembali lagi ke Munas Riau. Itu sama sekali tidak ada dasarnya," tutur Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur ini.

Dia menambahkan dengan SK yang ada, AL tetap bisa menjalankan roda organisasi. AL pun bisa mengangkat pelaksana tugas (Plt) untuk mengganti para Ketua DPD I (provinsi) dan DPD II (Kabupaten/kota) sebagai persiapan Munas Daerah (Munasda).

sumber

--
pengacara sesat yang selalu jumawa