Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Melalui aturan baru ini, Jokowi menaikkan fasilitas uang muka yang diberikan kepada pejabat negara dari sebelumnya hanya Rp 116.650.000 menjadi Rp 210.890.000. Jokowi mengubah Pasal 3 Ayat (1) Perpres No. 68/2010.

Adapun Pasal 3 Ayat (3) Perpres No. 39 Tahun 2015 itu menyebutkan, alokasi anggaran dalam rangka pemberian fasilitas uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Lembaga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 seperti dikutip dari Setkab di Jakarta, Rabu (1/4).

Dalam aturan ini dijelaskan, pertimbangan untuk pemberian uang muka bagi untuk pembelian kendaraan perorangan adalah untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari para pejabat negara pada Lembaga Negara.

Pejabat negara yang mendapat tunjangan ini sesuai Pasal 1 Perpres No. 68 Tahun 2010 adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hakim Agung Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan anggota Komisi Yudisial.

"Fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud diberikan per periode masa jabatan, dan diterimakan 6 (enam) bulan setelah dilantik."

Periode bagi Hakim Mahkamah Agung adalah per lima tahun masa jabatan, dengan ketentuan fasilitas uang muka untuk periode lima tahun kedua dan seterusnya hanya diberikan apabila sisa masa jabatan periode berikutnya tidak kurang dari 2 tahun.

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 12 kilogram (kg), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan uang muka pembelian mobil bagi pejabat negara sebesar Rp 94,24 juta menjadi Rp 210,89 juta.

Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (2/4/2015), kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Maret 2015.

Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan peningkatan harga kendaraan bermotor.

Perpres ini hanya mengubah Pasal 3 Ayat (1) Perpres No. 68/2010. Jika pada Perpres No. 68 Tahun 2010 disebutkan: Fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 116.650.000, maka dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 diubah menjadi sebesar Rp 210.890.000.

Adapun Pasal 3 Ayat (3) Perpres No. 39 Tahun 2015 itu menyebutkan, alokasi anggaran dalam rangka pemberian fasilitas uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Lembaga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 23 Maret 2015 itu.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meningkatkan tunjangan uang muka pejabat negara menjadi Rp 210,89 juta untuk pembelian kendaraan perorangan. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengklaim bahwa penambahan uang muka itu tidak bertolak belakang dengan rencana pemerintah untuk memperbaiki transportasi massal.

"Kami membacanya 25 tahun ke depan, Jakarta lancar luar biasa. Kalian menariknya terlalu jauh. Ini kendaraan dipakai tiga tahun lagi selesai, mass transport baru siap lima tahun ke depan," kata Andi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Selain itu, Andi yakin penambahan uang muka untuk membeli kendaraan itu tidak akan menambah kemacetan Ibu Kota. Alasannya, pemberian uang muka itu hanya ditujukan untuk sekitar 100 orang pejabat. Lebih jauh, Andi tak menjelaskan alasan Presiden Jokowi meningkatkan angka uang muka pembelian kendaraan itu. Menurut dia, kajian teknis sudah dilakukan Kementerian Keuangan.

"Pertimbangan teknisnya silakan tanya ke Kemenkeu yang bisa menjelaskan lebih baik. Karena diusulkan oleh lembaga, pertimbangan teknisnya ada di Kemenkeu. Kemenkeu setujui, berdasarkan itu perpres dikeluarkan," kata Andi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta.

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Perpres itu merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010. Perpres ini hanya mengubah Pasal 3 ayat (1) Perpres No 68/2010. Jika pada Perpres No 68 Tahun 2010 disebutkan fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 116.650.000, dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 diubah menjadi sebesar Rp 210.890.000.

Mereka yang mendapat fasilitas ini ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, hakim agung, hakim konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota Komisi Yudisial.

JAKARTA,KOMPAS.com — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku tidak tahu sama sekali mengenai kenaikan fasilitas uang muka pejabat untuk membeli kendaraan bermotor. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

"Apa sih, saya nggak ngerti tunjangan mobil pejabat. Saya tidak tahu soal itu. Saya tak bisa kasih informasi, belum dilaporkan," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto bahwa penambahan uang muka tersebut sudah dikaji oleh Kementerian Keuangan. "Untuk pertimbangan teknis, silakan tanya ke Kemenkeu karena diusulkan oleh lembaga. Pertimbangan teknisnya ada di Kemenkeu. (Setelah) Kemenkeu setujui, berdasarkan itu, perpres dikeluarkan," kata Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Pemerintah melalui perpres tersebut menaikkan tunjangan fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan menjadi Rp 210.890.000. Perpres tersebut merupakan revisi dari Perpres Nomor 68 Tahun 2015 dengan tunjangan sebesar Rp 116.650.000.

Adapun menurut Pasal 3 ayat (3) Perpres Nomor 39 Tahun 2015, alokasi anggaran dalam rangka pemberian fasilitas uang muka dibebankan pada anggaran lembaga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, yakni pada 23 Maret 2015. Mereka yang mendapat fasilitas ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, hakim agung, hakim konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota Komisi Yudisial.

RMOL. Jakarta Transportation Watch (JTW) menilai langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, berkontribusi cukup besar dalam meningkatkan tingkat kemacetan di Jakarta.

"Dengan menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta, para pejabat negara yang berdomisili di ibukota akan membeli kendaraan baru. Penambahan kendaraan milik perorangan para pejabat ini akan menimbulkan kesesakan jalan di ibukota," ujar Ketua JTW, Andy William Sinaga dalam keteranganya kepada redaksi, Rabu (1/4).

Menurut catatan JTW, rata-rata jumlah ruas jalan di Jakarta hanya 6,2 persen dari luas wilayah, dengan penambahan ruas jalan baru hanya 0,9 persen per tahun. Saat ini panjang jalan di Jakarta hanya 7.208 km. Selain itu Jakarta mengalami proses penataan infrastruktur transportasi publik yang lambat.

Disamping itu, Jakarta hanya memiliki 13 persen jalur untuk transportasi publik, dengan lebih kurang 1,5 juta kendaraan melaju setiap hari di ruas-ruas jalan yang ada. Kondisi ini tidak sebanding dengan rata- rata lebar ruas jalan yang hanya 1 meter.

"Karena itulah kami sangat menyesalkan keluarnya Perpres Jokowi ini," imbuh Andy.

Seharusnya, Presiden Jokowi lebih peka dengan kondisi masyarakat yang saat ini sangat terbebani akibat kenaikan harga BBM, harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, dan kenaikan ongkos kendaraan umum dan tarif. Bukan malah menaikkan tunjangan uang muka pembelian kendaraan bermotor bagi pejabat negara.

"Tidak ada jaminan menaikan tunjangan pejabat negara dapat meningkatkan produktivitas mereka. Sudah hampir mendekati satu tahun, para pejabat negara seperti anggota DPR hanya sibuk dengan permasalahan kelompok politik semata dalam koalisi politik yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat banyak," tukas Andy.[dem]

FASTNEWS, Jakarta (2/4) - Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan uang muka (DP) pembelian kendaraan pejabat negara naik dari Rp116.650.000 menjadi Rp210.890.000. Menurut Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, kebijakan itu aneh di tengah penghematan dalam penggunaan APBN.

"Aneh, menurut saya tidak perlu di saat kita sedang melakukan penghematan. Presiden dan Wapres selalu katakan sudah tidak usah bangun kantor, kita harus hemat kita harus jaga ini, terus sekarang tiba-tiba dia bikin itu," tukas Fadel di Jakarta, Kamis (2/4).

Kebijakan menaikkan DP mobil pejabat itu tertuang dalam Perpres Nomor 39/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68/2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Fadel melanjutkan, pihaknya sangat menyayangkan jika pemerintah tetap melanjutkan kebijakan ini. Fadel berpendapat uang yang digunakan untuk membayar uang muka mobil pejabat bisa digunakan untuk membantu rakyat miskin. "Saya ketua Komisi XI menyayangkan kebijakan ini di saat kita butuhkan dana untuk kepentingan lain, kepentingan orang miskin, infrastruktur," imbuhnya.

Seperti diketahui perpres nomor 39/2015 ini hanya mengubah pasal 3 ayat 1 Perpres nomor 68/2010. Perpres nomor 68/2010 disebutkan bahwa Fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp 116.650.000. Dalam Perpres Nomor 39/2015 diubah menjadi sebesar Rp 210.890.000.(FN-04)