JAKARTA - Perseteruan antara pihak orangtua siswa dengan Kepala Sekolah SMA 3 terkait kasus penetapan skorsing terhadap enam orang siswa pada awal Februari 2015 lalu kini menjadi perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Anies Baswedan.
Namun, berbeda dengan keputusan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta, Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan (KPAI), Anies justru membela penuh sang kepala sekolah.‬
‪Dukungan tersebut seperti halnya yang dikutip dalam salah satu media online pada Senin (30/3) kemarin. Anies dengan tegas mendukung sikap dan keputusan Retno Lystiarti selaku Kepala Sekolah SMA 3 terkait penetapan skorsing terhadap enam orang siswa yang disangkakan melakukan tindak pidana kekerasan di sekolah.‬
‪"Saya mendukung sikap tegas Kepsek SMA 3 Jakarta. Kita dukung sikap tegas dari kepala sekolah," kata Anies seperti dikutip dalam salah satu media online usai menghadiri Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan yang digelar di Pusbangtendik Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Jawa Barat Senin (30/3) kemarin.‬
‪Dukungan sekaligus ajakan yang disampaikan oleh Anies ternyata sangat memukul perasaan keenam orang siswa SMA 3 yakni HJP (16), PRA (17), AEM (17), EVA (17), MRPA (17) dan PC (17). Seluruhnya mengaku kecewa dengan keterangan Anies yang tidak melihat duduk perkara sebenarnya.‬
‪Pasalnya, seperti yang diungkapkan PC, peristiwa pemukulan terhadap Eric (33) alumni SMA 3 angkatan tahun 2000 itu justru bermula dari dugaan pencurian kendaraan bermotor dan pelecehan seksual yang dilakukan Eric terhadap HJP di luar sekolah pada Jumat (28/1) lalu.‬
‪"Saya terus terang kecewa sama pak Menteri, kok malah bela sekolah bukan kita (siswa-red), karena kan kita yang sebenarnya jadi korban. Kita bela diri, lagipula buat apa kita ribut (berkelahi-red) kalau nggak terpaksa," ungkap PC mengeluh.‬
‪Dirinya pun menyampaikan, seharusnya Anies dapat lebih bijak menimbang suatu masalah dari berbagai sisi, bukan hanya dari pihak pendidik tetapi juga permasalahan secara utuh. Sebab, dikatakannya, sanksi skorsing yang djatuhkan pada Rabu (4/2) menyebabkan dirinya dan rekannya tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN).‬
‪Tidak hanya itu, dirinya pun menyampaikan kalau Kepala Sekolah sudah mengakui kesalahan atas keterangan terkait kronologis pemukulan, hal tersebut ditandainya dengan penandatanganan perjanjian yang disetujui para orangtua, siswa, Kepala Sekolah dan Dewan Pleno Guru SMA 3 pada Senin (23/2) lalu.‬
‪"Perjanjian itu sudah jelas gimana kejadian sebenarnya, ibu Retno sama guru-guru juga sudah setuju. Makanya skorsing kita dikurangin dari 39 hari jadi cuma 15 hari," jelasnya.‬

‪"Kalau keadaannya kayak gini, berarti pak Menteri nggak dukung kita-kita dong, sama aja dukung preman. Terus terang saya nge-fans sama pak Anies, tapi kalau kondisinya kayak begini saya kecewa," tutupnya menambahkan.‬
‪Tidak hanya para siswa SMA 3, Kuasa Hukum Orangtua Siswa SMA 3, Frans Paulus pun menyampaikan hal serupa. Dirinya mengaku kecewa dengan keterangan Anies terkait dukungannya kepada Kepala Sekolah.‬
‪Pasalnya, berdasarkan proses penyelesaian masalah yang berjalan sekira dua bulan terakhir, baik Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budiman, Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan (KPAI) melalui Komisioner Pendidikan Susanto, mengakui ada kecatatan kronologis dan pemberian sanksi skorsing yang diberikan kepada para siswa.‬
‪Karena itu, lanjutnya, surat pernyataan terkait kronologis kejadian yang disampaikan oleh para siswa dan saksi mata telah disepakati dalam pertemuan antara pihak orangtua dan pihak sekolah SMA 3 pada pada Senin (23/2) lalu. Selain itu, baik KPAI dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah merekomendasi atas pengurangan sanksi skorsing dari sebelumnya sebanyak 39 hari menjadi 15 hari karena dianggap merugikan siswa.‬
‪"Seharusnya pak Anies bisa melihat duduk perkara secara objektif, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih bijak. Jangan melihat hanya dari satu sisi saja, tetapi melihat kasus secara utuh," jelasnya.‬

‪Dukungan tersebut pun menurutnya, telah mengacuhkan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan, sekaligus melegitimasi kekerasan yang menimpa para siswa.‬
‪"Kami ingin pak Anies dapat lebih bijak menimbang permasalahan, karena permasalahan dan keadilan yang harus ditegakkan justru soal diskriminasi terhadap anak dan kebohongan Kepala Sekolah khususnya pemberian sanksi yang sebelumnya dikatakan sudah mendapat persetujuan dari Sudin Pendidikan dan Rapat Pleno Dewan Guru," tutupnya.

sumber
======

mantab betul !