Jakarta -Tahun ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) sebesar Rp Rp 1.439,7 triliun atau naik 30% dibandingkan 2014. Gundy Cahyadi, Ekonom DBS (bank terbesar di ASEAN), menilai bahwa target tersebut terlalu muluk.

"Kenaikan 30% sepertinya terlalu optimistis. Apalagi Pajak Penghasilan (PPh) non migas ditargetkan naik 37% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik 42%," kata Gundy dalam risetnya yang diterima Rabu (1/4/2015).

Secara historis, lanjut Gundy, pertumbuhan penerimaan perpajakan tidak pernah sampai 30% dalam setahun. Pada 2013-2014, pertumbuhan penerimaan perpajakan adalah 8%. Ini pun melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2008-2012 yang mencapai 15,6%.

"Memang pernah pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai 30%, itu terjadi pada 2008. Namun kala itu, harga komoditas jauh di atas posisi sekarang. Misalnya CPO (minyak sawit mentah), yang harganya saat itu 25% di atas harganya sekarang," jelas Gundy.

Selain itu, tambah Gundy, pertumbuhan ekonomi juga kurang mendukung penerimaan perpajakan yang 30%. Saat ini, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5%, sementara pada 2008-2012 rata-rata adalah 6,2%.

Walau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai target, Gundy memperkirakan total penerimaan negara bisa Rp 280 triliun di bawah target Rp 1.762 triliun. Bila ini terjadi, maka dampaknya adalah pemerintah terpaksa memangkas belanja bila tidak ingin defisit anggaran membengkak.

"Kalau belanja tidak diturunkan, maka defisit anggaran menjadi 3,5-4,4% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Naik dibandingkan rencana defisit saat ini yaitu 1,9% PDB," sebut Gundy.

Gundy memperkirakan, pemotongan belanja yang akan dilakukan adalah Rp 110-220 triliun. Ini dilakukan agar defisit anggaran tidak melebihi 2,5% PDB.

Pemerintahan Presiden Jokowi sudah memangkas belanja subsidi. Oleh karena itu, kemungkinan belanja yang akan dikurangi adalah belanja pegawai dan belanja barang.

"Kalau pemerintah mengurang belanja modal, ini berisiko. Belanja modal atau pembangunan infrastruktur yang tertunda akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi sulit meningkat dalam jangka pendek-menengah," tegas Gundy.

http://finance.detik.com/read/2015/0...f991104topnews

ekonom ini pasti panasbung

mohon maklum partai yang "itu" sudah puasa 10 tahun, sudah laper berat bray, belon lagi partai koalishit nya juga maruk