Menteri Agraria: penghapusan PBB demi
kesejahteraan rakyat
1 bulan lalu

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Ferry Mursyidan Baldan menegaskan rencana
penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB)
dilakukan semata demi kesejahteraan rakyat
meski ada potensi kehilangan penerimaan
pajak.

Ferry dalam jumpa pers di Jakarta, Senin,
mengatakan sejatinya pajak dipungut demi
kesejahteraan rakyat. Namun, jika
penghapusan pajak atas tanah dan tempat
tinggal bisa meringankan beban masyarakat,
tujuan tersebut juga dapat tercapai.

"Komitmen kami, untuk apa meninggikan
pendapatan kalau ada hal lain yang bisa
ditempuh untuk mensejahterakan masyarakat
dan membuat rakyat nyaman (dengan
menghapus pajak)," katanya.

Ferry menuturkan PBB akan dibagi menjadi
dua, yakni pajak bumi dan pajak bangunan.
Pemisahan dilakukan sebagai upaya
penyederhanaan.
Pajak bumi akan dikenakan hanya satu kali
yaitu saat sebidang tanah atau lahan menjadi
hak milik seseorang.

"Tuhan kan menciptakan bumi satu kali, kok
kita pajaki setiap tahun? Makanya ada aturan
seperti ini, gunanya untuk mengurangi beban
soal tanah," katanya.
Ada pun pajak bangunan akan dikenakan setiap
tahunnya hanya untuk bangunan komersial
seperti kontrakan, kos-kosan, ruko serta
restoran.

"Kebun atau lahan usaha lainnya aturannya
menyusul. Tapi kami fokus agar rumah pribadi
dan bangunan sosial tidak dikenakan pajak.
Dalam perspektif kami, ini bisa mengurangi
kapitalisasi nilai tanah dan bangunan,"
katanya.
Ferry menjelaskan, rencana penghapusan PBB
tahunan memang berpotensi mengurangi
penerimaan pajak, terutama untuk pendapatan
asli daerah (PAD).
Namun, ia mengaku akan tetap meminta semua
daerah untuk bisa menaati peraturan tersebut
kelak setelah diterapkan. Ia memastikan peran
negara, melalui pemerintah daerah, untuk
meringankan beban rakyat bisa dilakukan
dengan cara tersebut.

Namun, ia mengaku akan tetap meminta semua
daerah untuk bisa menaati peraturan tersebut
kelak setelah diterapkan. Ia memastikan peran
negara, melalui pemerintah daerah, untuk
meringankan beban rakyat bisa dilakukan
dengan cara tersebut.
"Kami akan sampaikan di APBN berikutnya
(soal pendapatan daerah karena
dihapuskannya PBB). Untuk memastikan
pendapatan daerah, kami akan usahakan untuk
berikan di awal kesejahteraan itu," katanya.
Ferry mengatakan pihaknya akan terus
melakukan upaya agar semua hal yang
berkaitan dengan tanah, bumi atau bangunan
tidak menjadi sumber kerisauan masyarakat
karena harganya yang mahal.
"Kami dorong hal-hal yang berkaitan dengan
tanah, bumi dan bangunan bukan menjadi
sumber yang memahalkan. Kehendak kami
untuk mengkaji PBB, itu kan untuk
mensejahterakan masyarakat juga," ujarnya.

sumber

m.antaranews.com/berita/477754/menteri-agraria-penghapusan-pbb-demi-kesejahteraan-rakyat




sebulan kmudian

Menteri Agraria: Kalau Tidak Bayar PBB, Ambil
Tanahnya

Kamis, 26 Maret 2015 | 14:16 WIB
SEMARANG, KOMPAS.com - Kementerian Agraria
dan Tata Ruang menyiapkan opsi tegas berkaitan
rencana penerapan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Progresif. Penerapan PBB Progresif penting
digalakkan agar penerimaan negara bisa lebih
optimal.
"Kami nanti akan terapkan PBB progresif. Kalau
semua nanti pada lari tidak bayar PBB, saya
minta ambil tanahnya," kata Ferry Mursyidan
Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional, Kamis (26/3/2015).

Menurut Ferry, pada prinsipnya semua orang yang
memiliki tanah diasumsikan mempunyai nilai
kekayaan. Tidak mungkin, orang mempunyai
tanah tapi masuk kategori miskin, sehingga tak
mempunyai biaya untuk bayar PBB.
Atas pertimbangan itulah, penerapan PBB
Progresif dipandang penting agar hak kepemilikan
di atas tanah bisa memenuhi rasa keadilan. Bila
mempunyai tanah berlebih, yang bersangkutan
juga harus menyiapkan dana ekstra atas
kompensasi dari tanah yang dipunyainya.
"BPN akan mengawal kalau nanti ada masalah.
Tinggal nanti mau gak mereka bersedia diajak
musyawarah," seru politisi Partai Nasdem ini.
Berbagai masalah soal hak kepemilikan tanah
kerap tak terselesaikan dengan baik. Menteri pun
meminta agar pegawai BPN mampu menjadi
mediator di tengah masalah yang ada. Dia
mengaku tak ingin sengketa tanah tak bisa
diselesaikan. "Semua masalah di atas hak tanah
harus selesai. BPN harus jadi mediator. Konflik
yang berlangsung harus juga dihormati," papar
dia.

sumber
regional.kompas.com/read/2015/03/26/14165301/Menteri.Agraria.Kalau.Tidak.Bayar.PBB.Ambil.Tanahnya