Jakarta, CNN Indonesia -- Manajemen PT Pertamina (Persero) masih enggan menyebutkan nilai keuntungan yang diperoleh pemerintah dari penjualan bahan bakar minyak (BBM). Padahal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui telah mengambil untung sebesar Rp 100 sampai Rp 200 per liter sejak Januari lalu.

"Mungkin harus sama-sama duduk dengan Direktur Jenderal Migas ya. Biar ngomongnya clear. Yang penting margin yang bisa diambil Pertamina harus ada approval dari pemerintah," kata Vice President Corporate Communication Pertamina di Jakarta, Senin (31/3).

Wianda mengungkapkan biasanya Pertamina mengutip margin dari penjualan BBM jenis premium antara 5 sampai 10 persen dari harga dasar. Akan tetapi, besaran keuntungan yang diambil akan lebih dulu diinformasikan ke Kementerian yang dipimpin oleh Sudirman Said.

"Range ada di 5 sampai 10 persen. Berapa yang diambil tentu saja setelah mendapat keputusan pemerintah," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sudirman mengaku bahwa selama dua pekan di bulan Februari, pemerintah telah mengutip untung dari penjualan premium. Namun karena instansinya belum juga menerima laporan dari manajemen perusahaan migas pelat merah tersebut, Sudirman tak mengetahui jumlah totalnya.

“Waktu itu ada sekitar dua minggu sepertinya pemerintah mendapat untung Rp 100 per liter. Tapi saya belum tahu jumlahnya, kalau nanti diperlukan pasti Pertamina bisa menyajikan laporannya,” ujar Sudirman di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.
Pilihan Redaksi
Pemerintah Mulai Kantongi Untung dari Penjualan Premium
JK Minta Pertamina Gunakan Laba Untuk Timbun Cadangan Minyak
Pertamina Belum Laporkan Keuntungan Penjualan Premium

Mantan bos PT Pindad (Persero) itu pun diketahui telah memberikan kewenangan kepada manajemen Pertamina untuk mengatur penggunaan keuntungan bagian negara, maupun mengelola sedemikian rupa jika terjadi kerugian akibat penjualan BBM jenis solar, premium, dan minyak tanah tersebut.

“Kami berbicara dengan Pertamina silahkan ditatausahakan kelebihan dan kekurangannya. Misalnya sekarang itu kan harga solar seharusnya sudah naik, tapi diputuskan tidak naik karena pertimbangan ingin membantu meringankan beban masyarakat,” ujar Sudirman ketika itu. (gen)



sumber berita
=======

enggak ada transparansinya ke publik nih pemerintah