Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah untuk segera mengantisipasi penyebaran paham-paham radikalisme yang dinilai mengganggu dan menciptakan keresahan di masyarakat.

"Belakangan ini, ISIS menjadi isu hangat yang meresahkan masyarakat. Perlu ada upaya segera dengan penanganan yang serius dengan membangun koordinasi lembaga-lembaga terkait seperti BIN BNPT, Polri dan TNI," ujar Charles di gedung parlemen Jakarta, Selasa (24/3).

Menurut politisi PDIP ini, deteksi dini terhadap gerakan radikal dan terorisme harus dimaksimalkan. Sebabnya, dengan menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi target penyebaran ajaran radikal dan terorisme yang berkedok agama.

Selain deteksi dini, Charles meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus lebih intensif melakukan koordinasi dengan para duta besar. Tujuannya, jangan sampai kasus 16 WNI di Turki atau 2 WNI yang dilarang masuk Hongkong karena diduga terlibat ISIS, terulang kembali.

"Gerakan radikal dan fanatisme yang berlebih-lebihan akan tumbuh subur jika peran pemerintah tidak didukung dengan peran serta masyarakat. Saling mengenal dan menjaga lingkungan masing-masing dari unsur-unsur penyebaran paham kekerasan juga menjadi penting," tandasnya.