JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau panitia angket untuk memanggil dirinya. Sebab, lanjut dia, hak angket itu bertujuan untuk menyelidikinya. Namun, kenapa panitia angket justru tidak memanggil dia.

"Kalau mereka (panitia angket) jantan, ya panggil saya dong. Kita kan sudah berperkara nih, supaya bisa saya jawab. Mana kemarin juga enggak jadi interpelasi, takut juga," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (24/3/2015). [Baca: Ahok: Tidak Berani Panggil, tapi Langsung Vonis Saya, Lucu Banget]

Kesimpulan sementara hak angket ini adalah dokumen RAPBD yang dikirim Basuki ke Kemendagri adalah dokumen palsu. Jika kesimpulan panitia angket seperti itu, kata dia, berarti mereka juga menyimpulkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi dokumen palsu.

"Kalau tim angket bilang dokumen (RAPBD) kami palsu, berarti kamu menghina Mendagri loh, ini polemik loh buat DPRD. Kan Mendagri menyatakan RAPBD yang asli versi kami bukan punya dia, ini kan jadi satu lelucon," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Menurut Basuki, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemprov DKI dengan DPRD untuk mengupayakan penerbitan Perda APBD 2015. Kedua belah pihak sudah menyepakati penggunaan pagu APBD-P 2014 dan DKI sudah menyerahkan dokumen yang telah dikoreksi kepada Kemendagri.

"Hari ini sampai dewa turun pun sudah enggak bisa (diubah jadi Perda). Kecuali presiden buat Perppu," kata Basuki.

Sumur