DENPASAR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi membandingkan kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo dalam hal transparansi kekayaan pejabat.

Dalam lawatannya ke Bali, Yuddy bertemu Gubernur Made Mangku Pastika di Kantor Gubernur Bali Renon, Denpasar, Senin (23/3/2015).

Agenda kunjungannya, tak lain memohon dukungan Gubernur Bali terhadap Surat Edaran Kementerian PAN-RB terkait Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam surat edaran tersebut, aparatur negara yang ada di daerah diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya. "Inilah bedanya antara Pemerintahan Jokowi dengan SBY," jelas Yuddy kepada awak media.

Yuddy melanjutkan, Semasa era SBY, yang wajib melaporkan harta kekayaan itu pejabat tinggi mulai eselon 1, menteri, gubernur, bupati wali kota dan kepala-kepala badan.

"Sementara di masa Pemerintahan Jokowi, seluruh aparatur sipil dari terkecil sampai yang terbesar wajib melaporkan harta kekayaannya sekecil apa pun," tegas politikus Partai Hanura itu.

Pada kesempatan tersebut Yuddy, didampingi pejabat Kementerian PAN- RB, Gubernur Bali, Kepala Inspektorat Provinsi Bali Ketut Teneng, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Rochineng, dan Kepala Biro Humas Provinsi Bali Dewa Made Mahendra Putra.

Serat Edaran tersebut sudah mulai diberlakukan sejak 3 Januari 2015. Untuk itu, daerah diberi kesempatan selama tiga bulan menyelesaikan LHKASN, sehingga ditarget pada 30 Maret 2015 sudah selesai semuanya.

"Ini harus bisa karena di Kantor Kementerian PAN dan RB, hanya seminggu saja sudah selesai. Mestinya di tempat lain juga harus bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat," tutupnya.
(fid)