Senin, 23 Maret 2015 | 13:49 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dinilai memunggungi petani lantaran kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras yang ditetapkan melalui Instruktur Presiden (Inpres) No 5 tahun 2015 masih jauh di bawah tingkat inflasi tiga tahun terakhir.

“HPP gabah dan beras hanya naik sebesar 10,6 persen sampai dengan 12,0 persen jauh lebih rendah dari total inflasi 3 tahun terakhir ini sebesar 21,03 persen,” kata Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2015).

Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut menilai pemerintah Jokowi “memunggungi” petani. Berdasarkan laporan jaringan tani anggota AB2TI di berbagai wilayah saat ini terjadi penurunan harga gabah kering sawah yang signifikan dan sangat merugikan petani kecil.

Ketika harga beras naik tajam di bulan Januari hingga pertengahan Maret 2015, pemerintah merespon dengan sangat cepat bahkan Presiden sendiri turun tangan. Harga gabah di tingkat petani di beberapa tempat saat ini hanya dihargai Rp 2.900 per kilogram, seperti di Lamongan, Rembang sampai Brebes.

Harga gabah juga tercatat hanya mencapai Rp 3.300 per kilogram di gudang dolog Tuban, dan Rp 3.100- Rp 3.600 per kilogram di Sragen, Nganjuk, Purbalingga, serta Pasuruan.

Menurut Dwi, harga tersebut bahkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain ongkos panen dan buruh meningkat sebesar Rp 5.00 per kilogram di beberapa tempat.

“Petani sangat dirugikan dan terancam tidak memiliki modal untuk tanam berikutnya. Petani dibiarkan sendiri sehingga terkesan pemerintah memunggungi petani. Ketidakberpihakan pada petani kecil juga nyata pada penetapan HPP pada Inpres No.5 tahun 2015. Petani kecil memohon Presiden segera merevisi HPP sehingga harga gabah di tingkat petani minimum Rp 4.000 per kilogram,” tandas Dwi.