Ahok Diminta Berhati-hati Terapkan "E-budgeting"
Sabtu, 21 Maret 2015 | 14:10 WIB
Alsadad Rudi Rapat input e-budgeting RAPBD DKI 2015 bidang keuangan yang berlangsung bersamaan dengan rapat-rapat bidang lainnya, di Balai Kota, Kamis (19/3/2015)
Ahok Diminta Berhati-hati Terapkan "E-budgeting"

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disarankan untuk berhati-hati dalam menggunakan sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD 2015. Walau niatnya baik, tapi ada potensi sistem itu membuat Ahok tersandung masalah hukum atau dikriminalisasi.

"Dalam titik tertentu (e-budgeting) justru malah membuat orang terpenjara," kata pengamat keuangan daerah, Dadan Suharmawijaya, dalam sebuah diskusi bersama SmartFM, di Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).

Dadan menjelaskan, potensi lahirnya masalah disebabkan belum adanya payung hukum yang mengatur penggunaan sistem e-budgeting. Ia menganggap, sistem e-budgeting hanya inovasi yang bukan tidak mungkin diwarnai kesalahan dan berujung pada pelanggaran hukum.

Dadan memberi contoh pada kasus payment gateway yang dituduhkan pada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Menurut Dadan, terobosan yang dibuat Denny belum memiliki payung hukum dan kemudian memicu dirinya diselidiki oleh Bareskrim Polri.

"Jadi e-budgeting ini masih sebatas inovasi, kalau tidak hati-hati bisa berujung kriminalisasi. Kayak kasus (mantan) Wamenkum HAM, bikin inovasi belum ada regulasi akhirnya dikriminalisasi," pungkas Dadan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Kknwp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hajar hok tidak apa-apa MELANGGAR HUKUM yang penting TIDAK KORUPSI