Jakarta - Petani di Ponorogo, Jawa Timur, kecewa karena traktor sumbangan Presiden Joko Widodo ditarik kembali usai seremoni pemberian dilakukan. Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyebut traktor ditarik karena memang belum ditender sehingga terpaksa meminjam ke pabrik saat seremoni.

"Dirjen PSP yang maksa minjem, yang narik itu pabrik. Beberapa daerah seperti itu, terakhir Cirebon karena memang belum ditender, dan itu Dirjen maksa pinjem pabrik," ungkap Daniel melalui pesan singkat, Jumat (20/3/2015) malam.

Untuk itu Komisi IV berencana akan meminta klarifikasi kepada Dirjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian) Kementan Gatot Irianto mengenai penarikan traktor ini. Gatot diminta memberikan pertanggungjawabannya.

"Dirjen PSP-nya yang ngaco. Pasti ditanya tapi bukan (agenda) khusus karena sekalian dengan menterinya. Karena kejadiannya sudah berkali-kali, di beberapa daerah. Itu alat belum ditender, makanya jadi runyam," kata anggota DPR Fraksi PKB itu.

"Presiden dan menteri pasti sedang dikerjain oleh bawahannya, dan Dirjen harus mempertanggungjawabkannya. Dan memastikan tidak terulang karena menunjukkan ke rakyat bahwa pemerintah tidak bisa bekerja dengan baik dan hanya main-main, akal-akalan saja," sambung Daniel.

Jika untuk urusan distribusi sumbangan pemerintah saja berantakan, Wasekjen PKB ini pun meragukan kinerja jajaran Kementan. Komisi IV, kata Daniel, cukup merasa marah dengan adanya kasus penarikan traktor tersebut.

"Untuk urusan sederhana seperti ini aja presiden dan menteri dikerjain, bagaimana urusan yang lebih besar, bagaimana kedaulatan pangan akan tercapai. Percuma presiden dan Mentan memiliki visi dan progam yang baik bila birokrasi bawahannya seperti itu, bukan hanya tidak nyambung tapi justru membuat program jadi berantakan," terang Daniel.

"Ini jadi topik hangat di komisi IV. Komisi IV pada marah. Pasti akan ditanya pas raker setelah reses," tandasnya.