- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Maju Pilwali, Risma Harus Jadi Kader Banteng


TS
c-meeet
Maju Pilwali, Risma Harus Jadi Kader Banteng

Quote:
SURABAYA – Ada yang menarik dari hasil rapat kerja cabang (rakercab) DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya Minggu malam lalu (15/3). Terutama terkait dengan pemilihan wali kota (pilwali). Salah satu kesepakatan rakercab, PDIP akan mengusung kader sendiri sebagai calon wali kota (cawali) dan calon wakil wali kota (cawawali). Artinya, jika berniat maju lagi sebagai cawali PDIP, Wali Kota incumbent Tri Rismaharini harus bersedia menjadi kader PDIP.
Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surabaya Adi Sutarwiyono. ”Kalaupun nanti ada kandidat dari luar partai, dia harus masuk menjadi anggota partai dulu,” katanya. Seperti diketahui, pada pilwali 2010, Risma diusung PDIP sebagai cawali berpasangan dengan cawawali Bambang Dwi Hartono. Namun, sampai kini Risma tidak tercatat sebagai kader PDIP. Mantan kepala badan perencanaan pembangunan kota (bappeko) itu masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) hingga kini. Jika maju lagi pada pilwali tahun ini, Risma harus bersedia melepas status PNS-nya dan masuk sebagai kader PDIP.
Budi Leksono selaku ketua panitia rakercab menegaskan, rekomendasi yang terkait dengan pilwali sudah final. ”Segera kami komunikasikan dengan DPP PDIP,” katanya.
Rakercab tersebut merupakan agenda perdana pasca terbentuknya kepengurusan DPC PDIP Surabaya periode 2015–2020 yang diketuai oleh Whisnu Sakti Buana. Dalam rakercab yang berakhir Senin dini hari itu, ada pula rekomendasi lain yang ditelurkan tiga komisi di partai, yakni komisi program, politik, dan organisasi.
Mengacu rekomendasi dari komisi politik, kader yang bakal diusung harus memiliki loyalitas dan kompetensi yang teruji. ”Memang, sepintas, kami menutup koalisi dengan partai lain untuk penggabungan paket cawali-cawawali,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Adi Sutarwijono. Meski demikian, terang Adi, PDIP tetap membuka kesempatan untuk berkoalisi dengan partai lain. Namun, koalisi itu tidak bertujuan mengusung paket cawali-cawawali. ”Koalisi yang kami bangun nanti adalah untuk sinergi visi dan misi membangun Surabaya lima tahun ke depan bersama-sama. Kecuali jika nanti DPP memiliki kebijakan lain, tentu akan dikomunikasikan,” katanya.
Selain seluruh fungsionaris DPC PDIP se-Surabaya, sejumlah tokoh PDIP hadir dalam rakercab perdana itu. Antara lain, Wakil Ketua DPD PDIP Bambang D.H. serta anggota DPR asal PDIP Hengky Kurniadi. (ris/c11/oni)
Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surabaya Adi Sutarwiyono. ”Kalaupun nanti ada kandidat dari luar partai, dia harus masuk menjadi anggota partai dulu,” katanya. Seperti diketahui, pada pilwali 2010, Risma diusung PDIP sebagai cawali berpasangan dengan cawawali Bambang Dwi Hartono. Namun, sampai kini Risma tidak tercatat sebagai kader PDIP. Mantan kepala badan perencanaan pembangunan kota (bappeko) itu masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) hingga kini. Jika maju lagi pada pilwali tahun ini, Risma harus bersedia melepas status PNS-nya dan masuk sebagai kader PDIP.
Budi Leksono selaku ketua panitia rakercab menegaskan, rekomendasi yang terkait dengan pilwali sudah final. ”Segera kami komunikasikan dengan DPP PDIP,” katanya.
Rakercab tersebut merupakan agenda perdana pasca terbentuknya kepengurusan DPC PDIP Surabaya periode 2015–2020 yang diketuai oleh Whisnu Sakti Buana. Dalam rakercab yang berakhir Senin dini hari itu, ada pula rekomendasi lain yang ditelurkan tiga komisi di partai, yakni komisi program, politik, dan organisasi.
Mengacu rekomendasi dari komisi politik, kader yang bakal diusung harus memiliki loyalitas dan kompetensi yang teruji. ”Memang, sepintas, kami menutup koalisi dengan partai lain untuk penggabungan paket cawali-cawawali,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Adi Sutarwijono. Meski demikian, terang Adi, PDIP tetap membuka kesempatan untuk berkoalisi dengan partai lain. Namun, koalisi itu tidak bertujuan mengusung paket cawali-cawawali. ”Koalisi yang kami bangun nanti adalah untuk sinergi visi dan misi membangun Surabaya lima tahun ke depan bersama-sama. Kecuali jika nanti DPP memiliki kebijakan lain, tentu akan dikomunikasikan,” katanya.
Selain seluruh fungsionaris DPC PDIP se-Surabaya, sejumlah tokoh PDIP hadir dalam rakercab perdana itu. Antara lain, Wakil Ketua DPD PDIP Bambang D.H. serta anggota DPR asal PDIP Hengky Kurniadi. (ris/c11/oni)
sumur
Memang maju kepala daerah tidak bisa jalur independen?
Memang dulu walikota Bambang DH dari PDIP dan Bu Risma wakilnya PNS..


tien212700 memberi reputasi
1
1.6K
Kutip
23
Balasan


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan