TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyatakan tak berniat mengubah tatanan sistem yang sudah mapan menyangkut rencananya menghapus pajak bumi dan bangunan (PBB).

Fery menuturkan penghapusan PBB, terutama terhadap bangunan non-komersial bagi warga tak mampu, juga bukan untuk memangkas pemasukan negara.

"Kami tak berniat mengubah tatanan, tapi logika negara ini ada yang salah," ujar Ferry saat menggelar pertemuan dengan jajaran Badan Pertanahan Nasional se-Yogya di kantor BPN DIY, Jalan Brigjen Katamso, Kamis, 5 Maret 2015.

Logika tak benar itu, menurut Ferry, karena negara seharusnya tak boleh memaksa warganya yang tak mampu membayar pajak. Terutama jika warga tak mampu itu memiliki pendapatan rendah atau memiliki pekerjaan yang tak memadai.

"Apalagi pajak PBB memiliki banyak pungutan," ujar politikus Partai Nasional Demokrat itu.

Rencananya, pekan depan, Menteri Ferry akan membahas materi penghapusan PBB bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan. Kebijakan itu ditarget bisa dimulai 2016, dengan skema awal lewat pengajuan permohonan keringanan.

http://www.tempo.co/read/news/2015/0...gara-Ini-Salah

kirain logikanya yg miskin & punya tanah di kota,,, harus dijual dan pindah ke pelosok