Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 yang diserahkannya kepada Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, banyak anggota Dewan yang sudah menghubunginya secara langsung.

"Banyak kok anggota DPRD yang mengirim SMS (pesan pendek), BBM (BlackBerry Messenger), bilang mau ke rumah," katanya di Balai Kota, Senin, 16 Maret 2015.

Ahok menjelaskan, memang pada awalnya seluruh anggota DPRD menyetujui hak angket untuk menyelidiki soal RAPBD 2015 yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, para anggota DPRD yang menghubunginya itu takut dipecat atau tak paham tentang hak angket, sehingga membubuhkan tanda tangan. "Dia malah enggak ngerti angket itu apa, malah nanya," katanya.

DPRD menggunakan hak angket lantaran Ahok dianggap menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015 yang bukan berasal dari kesepakatan kedua pihak. Menurut Ahok, dalam RAPBD 2015 versi Dewan dicurigai terdapat anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun. Ahok telah melaporkan dugaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Awalnya, seluruh anggota DPRD, yang terdiri atas 106 orang, sepakat menggunakan hak angket. Namun, belakangan, Fraksi NasDem dan Partai Amanat Nasional mencabut dukungan. Namun tim angket tetap berjalan.

Tim angket sudah beberapa kali melakukan pemanggilan. Pada 11 Maret 2015, tim angket memanggil konsultan e-budgeting, Gagat Wahono. Selanjutnya, 12 Maret 2015, tim mengundang tim anggaran pemerintah DKI.

Kemudian tim mengundang Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Sarwo Handayani, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Purba Hutapea untuk membahas revitalisasi Kota Tua yang melibatkan pendanaan dari pihak swasta berupa dana corporate social responsibility. Dalam pertemuan ini pula anggota tim angket menuding adanya nepotisme karena Gubernur Basuki melibatkan istri dan adiknya dalam proyek tersebut.

Sumber

Ayo siapa lagi yang mau merapat ke KAH (Koalisi Ahok Hebat) ?