JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Langkah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengakui kepemimpinan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Golkar telah menabrak hukum. Pengakuan itu sebagai sikap negara yang mengedepankan kekuasaan bukan hukum.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komarudin menganggap langkah Yasonna Laoly sebagai langkah yang tidak sesuai hukum.

"Kami dari Koalisi Merah Putih (KMP) mengingatkan bahwa langkah beliau (Yasonna) terlalu banyak melawan hukum dan tidak mencerminkan sebagai negara hukum ," kata Ketua Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR, Jumat (13/03/2015).

Ade mengingatkan agar Yasonna menunjukan itikad baik dan tidak menciptakan kebencian dari partai lain. "Kita ingatkan, tindakannya harus diperbaiki karena tidak sesuai hukum," jelasnya.

Apa yang disampaikan Ade merupakan bagian dari pernyataan sikap KMP sekaligus mengingatkan Menkum dan HAM Yasonna Laoly. Hadir dalam pernyataan sikap itu Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini

Tapi jika tidak ada upaya perbaikan dengan tindakannya itu, kata Ade, KMP tidak akan ragu untuk menggunakan hak konstitusional melalui hak angket terhadap masalah ini. "Tunggu saja waktunya," katanya singkat.

Pernyataan keras juga datang dari Sekjen PPP, Achmad Dimyati Natakusuma. Dia menyayangkan sikap Laoly yang justru merupakan instrumen hukum dan HAM, secara sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya.

"Kami sudah tidak lagi percaya dengan Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM, terlalu banyak penyalahgunaan wewenang yang digunakan ," kata dia. (ss)


Sumur

Ane ga tau, apa sebenernya yang menyebabkan menteri ini sering kali membuat gaduh suasana. Ditengah melejitnya beras dan kurs rupiah. Menteri ini malah membuat gaduh suasana politik....

Apa pendapat agan?