Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat
yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih
menyampaikan pernyataan sikap mosi tidak percaya
terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Yasonna H Laoly, Jumat 13 Maret 2015.
Menteri asal PDI Perjuangan itu dinilai telah melakukan
"begal politik" terhadap partai politik, dengan memihak
salah satu kubu kepengurusan yang sedang bertikai
seperti, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai
Golkar.
Oleh karena itu, KMP di DPR memberi waktu kepada
Yasonna Laoly selama tujuh hari untuk mencabut
kembali Surat Keputusan terhadap kepengurusan PPP
Romi cs pasca Pengadilan PTUN yang memenangkan
gugatan PPP Djan Faridz.
Selain itu, mereka juga meminta Yasonna menarik
kembali surat pernyataan yang memihak kubu Agung
Laksono dan menunggu keputusan gugatan yang
dilayangkan kubu Aburizal Bakrie di Pengadilan Negeri
Jakarta Barat.
"Kami hari ini menyampaikan warning kepada Laoly
bahwa tindakannya selama ini harus dilakukan
perbaikan. Karena langkah-langkah dia tdak sesuai
dengan hukum yang ada," ujar Ketua Fraksi Partai
Golkar, Ade Komaruddin, di Gedung DPR, Jakarta.
Ade menegaskan, jika Yasonna tidak memenuhi
tuntutan itu, anggota dewan yang tergabung dalam
KMP akan melakukan hak angket.
Hal senada juga disampaikan Sekjen PPP, Dimyati
Natakusuma. Dia menganggap Menkumham Yasonna
telah melanggar UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik.
"Dalam waktu tujuh hari kalau tidak diindahkan, akan
kami lakukan hak angket. Apa yang telah dilakukan
oleh Menkumham itu di luar aturan yang ada, berupa
kesewenang-wenangan," Dimyati menegaskan.
Rupanya, Menkumham Yasonna tak takut ancaman
anggota dewan yang akan mengajukan hak angket.
Yasonna menegaskan siap menghadapinya dengan
menjawab pertanyaan dari para anggota dewan.
"Kalau kurang jelas yang saya jelaskan, akan saya
jelaskan sejelas-jelasnya," kata Yasonna, di Istana
Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret 2015.
Yasonna mengklaim, keputusannya memenangkan kubu
Agung Laksono bukanlah karena pertimbangan sendiri.
"Saya mengambil keputusan ini tidak sendiri. Saya
ajak teman, tanya pakar, saya ajak staf ahli, saya
timbang-timbang. Akhirnya saya putuskan," ujar
politikus PDI Perjuangan itu.

source :
www.news.viva.co.id/news/read/601046-kmp-ultimatum-menkumham-yasonna-7-hari?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook




gimana nih Kubu AL selamatkan partai padahal demi kekuasaan