- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Fitra: Catatan Keuangan Parpol seperti Tukang Sate
TS
Abc..Z
Fitra: Catatan Keuangan Parpol seperti Tukang Sate
http://nasional.kompas.com/read/2015...ti.Tukang.Sate
JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengatakan, bantuan terhadap partai politik dari APBN telah lama dilakukan oleh pemerintah. Namun, bantuan yang berjumlah Rp 108 per suara itu tidak membuat partai politik mengelola keuangannya ke arah yang lebih baik.
"Pencatatan keuangan partai politik masih bersifat tradisional seperti tukang sate," kata Apung di Bakoel Kofie, Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Hal tersebut dikatakan Apung menanggapi wacana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hendak menambah dana untuk parpol sebesar Rp 1 triliun. Dia tidak yakin parpol dapat mengelola dana sebesar itu dengan baik.
Manajemen keuangan di partai politik tersebut, kata dia, jauh dari standar Peraturan Menteri Dalam Negeri atau kantor akuntan publik. Ketika diminta laporan oleh Kemendagri, partai politik juga sering tidak tepat waktu.
"Bendahara partai biasanya berfungsi sebagai kasir tanpa ada catatan keuangan yang jelas," ujarnya. (Baca: Rp 13,17 Miliar untuk Parpol)
Mendagri menggulirkan wacana pembiayaan untuk setiap partai politik Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat prodemokrasi.
"Hal ini perlu karena partai politik merupakan sarana rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara demokratis. Namun, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," katanya.
Menurut Tjahjo, partai politik memerlukan dana untuk melakukan persiapan dan melaksanakan pemilu serta melakukan pendidikan kaderisasi dan program operasional. Tjahjo mengatakan, pengawasan ketat terhadap penggunaan APBN untuk partai politik juga harus diikuti dengan sanksi keras bila ada yang melakukan pelanggaran, termasuk pembubaran partai politik.
"BPK harus mengawasi dan mengendalikan penggunaan anggaran. Lembaga pengawasan lain dan partisipasi aktif dari masyarakat juga harus terlibat," ujarnya.
PARTAI DI INDONESIA BANYAK, TAPI NGGAK BISA MANAGE KEUANGAN?
itu isinya beneran orang terpelajar atau sekumpulan idiota?
JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengatakan, bantuan terhadap partai politik dari APBN telah lama dilakukan oleh pemerintah. Namun, bantuan yang berjumlah Rp 108 per suara itu tidak membuat partai politik mengelola keuangannya ke arah yang lebih baik.
"Pencatatan keuangan partai politik masih bersifat tradisional seperti tukang sate," kata Apung di Bakoel Kofie, Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Hal tersebut dikatakan Apung menanggapi wacana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hendak menambah dana untuk parpol sebesar Rp 1 triliun. Dia tidak yakin parpol dapat mengelola dana sebesar itu dengan baik.
Manajemen keuangan di partai politik tersebut, kata dia, jauh dari standar Peraturan Menteri Dalam Negeri atau kantor akuntan publik. Ketika diminta laporan oleh Kemendagri, partai politik juga sering tidak tepat waktu.
"Bendahara partai biasanya berfungsi sebagai kasir tanpa ada catatan keuangan yang jelas," ujarnya. (Baca: Rp 13,17 Miliar untuk Parpol)
Mendagri menggulirkan wacana pembiayaan untuk setiap partai politik Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat prodemokrasi.
"Hal ini perlu karena partai politik merupakan sarana rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara demokratis. Namun, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," katanya.
Menurut Tjahjo, partai politik memerlukan dana untuk melakukan persiapan dan melaksanakan pemilu serta melakukan pendidikan kaderisasi dan program operasional. Tjahjo mengatakan, pengawasan ketat terhadap penggunaan APBN untuk partai politik juga harus diikuti dengan sanksi keras bila ada yang melakukan pelanggaran, termasuk pembubaran partai politik.
"BPK harus mengawasi dan mengendalikan penggunaan anggaran. Lembaga pengawasan lain dan partisipasi aktif dari masyarakat juga harus terlibat," ujarnya.
PARTAI DI INDONESIA BANYAK, TAPI NGGAK BISA MANAGE KEUANGAN?
itu isinya beneran orang terpelajar atau sekumpulan idiota?
0
1.3K
12
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan