JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz mempertanyakan wacana penambahan dana untuk partai politik hingga Rp 1 triliun. Besarnya dana itu dinilai tidak rasional.

"KPK, KY dan Komnas HAM saja atau MK yang mengawal konstitusi anggarannya di bawah Rp 1 triliun," kata Donald di kantornya di Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Wacana tersebut pertama kali dilontarkan oleh politisi PDI Perjuangan yang juga Menteri Dalam Negerei Tjahjo Kumolo. Sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Donald meminta agar Tjahjo memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai wacana penambahan dana untuk parpol. Menurut dia, wacana tersebut multitafsir.

"Jadi, uang Rp 1 triliun itu apakah untuk seluruh parpol yang kini duduk di DPR, atau justru masing-masing parpol mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 triliun?" katanya.

Sebelumnya, Mendagri menggulirkan wacana pembiayaan untuk setiap partai politik Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat prodemokrasi. (baca: Kata Fadli Zon, Dana Rp 1 Triliun Terlalu Kecil untuk Parpol)

"Hal ini perlu karena partai politik merupakan sarana rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara demokratis. Namun, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," ucapnya.

Menurut Tjahjo, partai politik memerlukan dana untuk melakukan persiapan dan melaksanakan pemilu serta melakukan pendidikan kaderisasi dan program operasional. (baca: Tjahjo Akui Wacana Rp 1 Triliun untuk Parpol Belum Tepat Diterapkan Saat Ini)

Tjahjo mengatakan, pengawasan ketat terhadap penggunaan APBN untuk partai politik juga harus diikuti dengan sanksi keras bila ada yang melakukan pelanggaran, termasuk pembubaran partai politik.

"BPK harus mengawasi dan mengendalikan penggunaan anggaran. Lembaga pengawasan lain dan partisipasi aktif dari masyarakat juga harus terlibat," ujarnya.


begini kalau parpol sudah lapar