JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendukung wacana penambahan dana bantuan dari pemerintah untuk partai politik. Fadli menilai, dana sebesar Rp 1 triliun yang diwacanakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak besar jika dibandingkan dengan total anggaran pendapatan dan belanja negara.

"Kita belum bicara angka, tetapi mungkin sekitar Rp 1 triliun itu dari APBN Rp 2.050 triliun,hanya nol koma nol sekian. Kecil sekali," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Menurut Fadli, jika direalisasikan, partai yang mendapatkan dana Rp 1 triliun itu harus partai yang lolos ke DPR. Pembagiannya juga tetap harus dihitung berdasarkan hasil suara yang didapat oleh setiap partai saat pemilu.

"Satu suara bisa Rp 5.000 atau Rp 6.000 atau paling besar Rp 10.000. Negara lain sudah melakukan itu," kata Fadli.

Fadli menjelaskan, dana dari pemerintah selama ini, yang hanya berjumlah Rp 128 per suara, jauh dari cukup untuk membiayai operasional partai. Akhirnya, banyak kader yang menyumbang dalam jumlah besar ke partai dan kader itu berpotensi melakukan korupsi saat telah menjabat.

"Ini perlu supaya meminimalkan korupsi. Dengan begitu, lebih tertib. Kita ingin parpol modern, jangan sampai parpol dimiliki seperti perusahaan," ujarnya. (Baca: Sembilan Alasan Menolak Jatah Rp 1 Triliun Per Tahun dari APBN untuk Parpol)

Tjahjo Kumolo sebelumnya kembali menyinggung wacana pembiayaan partai politik yang besarnya mencapai Rp 1 triliun per tahun. Menurut dia, wacana ini perlu dukungan dan dipikirkan oleh DPR serta elemen masyarakat pro-demokrasi. Tujuannya ialah untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. (Baca: Tjahjo: Wacana Anggaran Rp 1 Triliun dari APBN untuk Parpol Perlu Dipikirkan)

"Political will ini perlu karena partai politik merupakan rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara yang demokratis. Akan tetapi, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," kata Tjahjo.
http://nasional.kompas.com/read/2015...l.untuk.Parpol