Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai sudah tepat ketika mempertahankan kebijakan mengeksekusi terpidana mati narkoba yang merupakan warga negara (WN) Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, walau di tengah tekanan pemerintahan asing.

"Sikap Presiden Jokowi sejauh ini sudah tepat dalam merespons dinamika dari negara yang warganya akan dieksekusi," kata Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris, di Jakarta, Selasa (10/3).

Politikus asal PDI Perjuangan itu mengatakan, pemerintah harus tegas walau ada protes dan ancaman dari negara lain terkait eksekusi mati. Menurutnya, pemerintah tak perlu takut karena ruang diplomasi masih terbuka luas bagi pemerintah terkait hubungan dengan negara-negara itu.

"Kami bisa hentikan keran impor daging dari negara Australia dan Brasil jika tak menghormati hukum yang diterapkan di Indonesia. Kita tidak rugi karena bisa didatangkan dari negara lain. Indonesia dalam sektor perdagangan memiliki nilai tawar yang tinggi," tegas Charles Honoris.

Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan, dalam konteks penilaian terhadap kinerja pemerintah terkait wacana eksekusi mati, satu lembaga survei pernah melaksanakan penelitian. Hasilnya, publik melihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dengan mengeksekusi mati pelaku narkoba dianggap lebih baik. Sebanyak 53,4 persen reponden penelitian itu menilai langkah pemerintah dalam pemberantasan narkoba adalah baik.

Namun menurut Yunarto, hal itu sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Dia justru menilai, dengan eksekusi mati, Jokowi justru membuka diri terhadap kritik dari para aktivis HAM.

"Justru mereka menilai Jokowi adalah pemimpin yang tidak humanis. Artinya musuh Jokowi tidak saja penggiat HAM di Indonesia saja tapi juga di seluruh dunia," kata Yunarto.