Merdeka.com - Belum genap setahun Presiden Joko Widodo memimpin pemerintahan Indonesia, masyarakat harus menerima kenyataan harga-harga semakin mahal. Kenaikan sejumlah harga barang dituding akibat ketidakbecusan Jokowi mengatur sektor vital negara.

Sektor pangan dan energi merupakan dua kebutuhan utama masyarakat yang harus dijaga oleh pemerintah. Kedua sektor ini saling berkaitan. Jika harga energi mengalami kenaikan maka sektor pangan akan segera mengikuti.

"Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik maka harga pangan juga naik, namun bila harga minyak turun 60 persen maka berdampak pada harga pangan turun 2,8 persen serta meningkatkan indeks ketahanan pangan pada 79 dari 109 negara," ucap Dosen Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Edi Santosa.

Kedua sektor ini menurut Edi bisa dijadikan indikator berhasil atau tidaknya seorang presiden memimpin negara. Kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini dinilai belum membawa perubahan signifikan dan masih sama seperti ekonomi sebelumnya.

Tahun lalu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka, pernah mengkritik kenaikan harga elpiji 12 Kilogram (Kg). Saat itu pucuk pemerintahan masih dipegang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut politikus partai pendukung Presiden Jokowi ini, kenaikan tersebut merupakan pukulan telak dari Presiden SBY kepada rakyat.

Rieke menyatakan kenaikan harga elpiji di awal tahun menunjukkan pemerintahan Presiden SBY menjadi raja tega.

"Jangan saling menuding, sudah jelas keputusan naikkan harga LPG 67 persen di awal tahun tanpa ada ruang kompromi bagi rakyat, tanpa dengarkan realita dampak bagi kehidupan rakyat, sungguh menunjukkan pemerintah SBY Raja Tega," katanya.

Saat ini Jokowi justru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 12 Kg.Tak hanya berhenti di situ, Jokowi saat ini juga menargetkan untuk menciptakan swasembada pangan. Namun, masyarakat justru harus mengalami kenaikan harga beras beberapa waktu lalu.

Minimnya pasokan dan tingginya permintaan tak ayal membuat harga merangkak naik. Bisakah rakyat percaya akan janji Jokowi jika kenyataannya di lapangan masyarakat justru kesusahan mendapatkan bahan makanan.

Tak ayal, Pemerintahan Jokowi- JK menjadi kambing hitam atas melonjaknya harga beras. Pemerintah dicap gagal karena tidak mengantisipasi musim paceklik lebih panjang dari biasanya.

Pengamat Pertanian Khudori menjelaskan, sektor pertanian sangat tergantung iklim dan cuaca. Saat terjadi anomali iklim, sudah bisa dipastikan sektor pertanian akan terganggu.

Selain itu juga, Peneliti Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria Indonesia Sajogyo Institute, Gunawan Wiradi, menilai rencana Jokowi memberikan lahan sebanyak 9 hektar kepada petani tidak tepat. Dia mengatakan kunci untuk mereformasi sektor agraria ialah memperbaiki birokrasi pertanian.

"Problem reformasi agraria ini masalahnya jangka panjang, jadi bagi-bagi lahan yang dilakukan Presiden bukanlah semangat reformasi agraria karena dasarnya reformasi kan adalah perubahan sistem pengelolaan pertanian," ujar Gunawan.