- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[Panastak Membela] Relawan: Atasi Kriminalisasi, Jokowi Beda dengan SBY
TS
ketek..basah
[Panastak Membela] Relawan: Atasi Kriminalisasi, Jokowi Beda dengan SBY
SABANG, KOMPAS.com - Relawan Dua Jari, Fadjroel Rachman, menilai langkah yang diambil Presiden Joko Widodo dalam mengatasi kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para pendukungnya sudah tepat. Menurut Fadjroel, Jokowi mengambil sikap yang berbeda dari presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan mengintervensi hukum.
"Dalam kasus penegakan hukum terkait kepolisian, jaksa, KPK, menurut saya, Pak Jokowi berada dalam satu posisi berbeda dengan SBY," ujar Fadjroel saat dijumpai di Sabang, Aceh, Senin (9/3/2015).
Dia menjelaskan, SBY dalam menyelesaikan kasus kriminalisasi KPK memutuskan membentuk tim delapan. Tim delapan itu, sebut Fadjroel, memiliki wewenang yang sangat luas.
"Itu bahkan dalam tanda kutip sampai mengintervensi materi perkara dan ini menjadi perdebatan secara akademis dan praktis yang serius," katanya.
Dengan tidak lagi mengambil sikap mencampuri perkara demi perkara yang ditangani penegak hukum, Fadjroel pun membela Jokowi. Dia berpendapat saat ini presiden justru tengah memberikan ruang kepada penegak hukum untuk menunjukkan keprofesionalannya dalam bekerja. Demikian juga saat presiden tak bersikap apa pun begitu KPK melepas kasus Komjen Budi Gunawan.
"Presiden sudah tepat. Sebenarnya ada prestasi besar yang dibuat pemerintah saat ini yaitu meloloskan APBN-P sebesar Rp 2.000 triliun. Ini lebih hebat dari ketimbang kasus BG!" ucap Fadjroel.
Seperti diketahui, kepolisian hingga kini terus mengusut laporan-laporan terkait komisioner KPK dan juga para pendukungnya. Padahal, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada penegak hukum untuk menghentikan semua kriminalisasi. Sejumlah kasus yang kini tengah ditangani kepolisian di antaranya terkait dua pimpinan KPK non-aktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Selain itu, ada pula deretan pendukung KPK seperti Denny Indrayana yang dilaporkan dalam kasus payment gateway pada saat menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM hingga mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein.
ya bedalah, yang 1 tegas ingin stabilitas hukum terjaga, yg 1 melempem gga punya nyali
0
1.5K
22
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan