Usai Eksekusi Mati, Tony Abbott Diminta tak
Lebay

04 March 2015 20:02 WIB
PM Australia Tony Abbott menyalami Presiden
RI Joko Widodo saat menyambutnya ke
pembukaan pertemuan G20, Sabtu (15/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar
Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI),
Hikmahanto Juwana mengimbau Perdana
Menteri Australia Tony Abbott tidak bereaksi
berlebihan apabila hukuman mati terhadap
warga negaranya, duo Bali Nine, jadi
dilaksanakan.
"Pemerintah Australia diharapkan tidak
melakukan lebih dari pemanggilan duta besar
untuk berkonsultasi, mengingat kepentingan dan
ketergantungan kedua negara sangat besar,"
kata Hikmahanto di Jakarta, Rabu (4/3).
Dia mengatakan, kepentingan kedua negara
(Indonesia-Australia) yang saling
menguntungkan bila dirusak, akan tidak
sebanding dengan pelaksanaan hukuman mati
atas dua WN Australia yang melakukan
kejahatan serius menurut hukum di Indonesia.
"Bahkan tindakan berlebihan dari pemerintah
Australia dikecam sendiri oleh publiknya. Ini
tentu membahayakan posisi PM Tony Abbott
yang sedang berada di ujung tanduk dalam
kedudukannya sebagai Perdana Menteri," ujar
dia.
Anggota Tim Konsultatif Independen Presiden
Jokowi itu meyakini ketidaksukaan pemerintah
asing, termasuk Australia, bisa ditunjukkan
paling maksimal dengan pemanggilan duta
besarnya di Indonesia untuk berkonsultasi.
"Hal ini yang terjadi pada Belanda
pascapelaksanaan hukuman mati bulan Januari
lalu," kata dia.
Oleh karena itu Hikmahanto meminta
pemerintah tidak perlu khawatir berlebihan atas
pernyataan PM Tony Abbott yang geram dengan
pelaksanaan hukuman mati.

http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/03/04/nkouwd-usai-eksekusi-mati-tony-abbott-diminta-tak-emlebay-em

.