Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) telah melaporkan 'anggaran siluman' ke KPK, Jumat (27/2) lalu. Bagaimana perkembangan penyidikannya?

"Nah saya nggak tahu. KPK dengar kemarin ada isu dari penyidik yang datang katanya mau diambil alih Kejagung," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu geleng-geleng kepala heran bukan main. Sebab, dirinya mempertanyakan bila benar diambil alih oleh Kejaksaan Agung apa yang menjadi landasan hukumnya.

"BG saja diambil alih Kejagung, saya juga bingung sama pimpinan KPK," lanjutnya.

Ahok ditemui empat pimpinan KPK yakni Taufiequrachman Ruki, Johan Budi, Zulkarnain dan Indriyanto Seno Adji. Deputi Pengawasan Internal dan Pengadian Masyarakat (PIPM) Arry Widiatmoko juga turut hadir dalam pertemuan ini.

Pelaporan ini merupakan realisasi dari pernyataan Ahok sebelumnya yang menyebut adanya dana siluman APBD 2014 sebesar Rp 12,1 Triliun, salah satunya pengadaan UPS nyaris Rp 6 miliar/sekolah. Permasalahan 'dana siluman' ini berujung pada kisruh dengan DPRD DKI yang akhirnya mengajukan hak angket.
‎
Ahok datang pukul 16.55 WIB. Sekitar 20 menit setelahnya, Sekda DKI Saefullah juga datang ke KPK, dia langsung masuk ke dalam dan bergabung dengan Ahok. Saefullah tak sempat berkomentar mengenai pelaporan ini.





jangankan bapak....rakyat saja bingung melihat revolusi hukum, praperadilan, dan hukum positif versi baru di indonesia dalam 4 bulan terakhir. mau protes nanti dibilang rakyat ndak jelas

kalau sudah diambil alih kejakgung, apa nanti mau diserahkan lagi ke bareskrim polri ?