- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[NAH LOH] Mantan Kadisdik DKI: Pengadaan UPS di APBD 2014 Tidak Ada
TS
mat_indon
[NAH LOH] Mantan Kadisdik DKI: Pengadaan UPS di APBD 2014 Tidak Ada
sumber
Mantan Kadisdik DKI:
Pengadaan UPS di APBD 2014 Tidak Ada
Senin, 2 Maret 2015 | 10:00
[JAKARTA] Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun membantah usulan pengadan Uninterruptable Power System (UPS) pada tahun anggaran 2014 berasal dari pihaknya.
Menurutnya, usulan tersebut masuk melalui Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) di suku dinas (sudin). Kejadian usulan pengadaan itu, kata Lasro, terjadi saat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 dibahas.
Jumlahnya itu sendiri, katanya, terdapat 49 unit, masing-masing 25 unit di Jakarta Barat dan 24 unit di Jakarta Pusat. Lelangnya sendiri, kata Lasro dilakukan melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan).
"Mengenai perencanaan, bagaimana penganggaran, pemanfaatannya, spesifikasi kualitas dan latar belakang kebutuhan atas UPS ini sedang dalam pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta Barat. Mungkin di pusat kita akan minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Lasro di Balai Kota, Senin (2/3).
Lasro yang kini menjabat sebagai Kepala Inspektorat DKI mengatakan, sebenarnya, sebelum kejadian ini terungkap, pihaknya sudah mendapat informasi mengenai hal tersebut.
Lasro juga mengaku merasa malu atas kejadian ini. Sebab, di samping pihaknya berhasil mengembalikan dana ke kas daerah sebesar Rp3,4 triliun, justru malah ada permasalahan dana sebesar Rp5,8 miliar.
"Ini bisa menciderai apa yang kita lakukan selama 10 bulan. Saya juga sudah ke lapangan, selalu bertanya dan beberapa ada instruksi saya mengatakan kita bekerja harus sesuai, objektif, harga benar, kualitas benar, dan tidak menghambur-hamburkan uang rakyat," terangnya.
Termasuk juga terkait dengan pengadaan buku Trilogi Ahok dalam APBD 2015 ini juga, dikatakannya tidak ada pengajuan buku tersebut.
Baik di masa dirinya masih menjadi kepala maupun saat ini kepala dinas sudah dijabat oleh yang lain.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan saat ini sebagaiman DPA untuk pembahasan.
"Di DPA yang diajukan juga tidak ada," tegasnya. [D-14/L-8]
Kalau bukan Dinas Pendidikan, lalu yang masukin siapa?
Dugaan ane sih orang2 DPRD
Mantan Kadisdik DKI:
Pengadaan UPS di APBD 2014 Tidak Ada
Senin, 2 Maret 2015 | 10:00
[JAKARTA] Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun membantah usulan pengadan Uninterruptable Power System (UPS) pada tahun anggaran 2014 berasal dari pihaknya.
Menurutnya, usulan tersebut masuk melalui Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) di suku dinas (sudin). Kejadian usulan pengadaan itu, kata Lasro, terjadi saat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 dibahas.
Jumlahnya itu sendiri, katanya, terdapat 49 unit, masing-masing 25 unit di Jakarta Barat dan 24 unit di Jakarta Pusat. Lelangnya sendiri, kata Lasro dilakukan melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan).
"Mengenai perencanaan, bagaimana penganggaran, pemanfaatannya, spesifikasi kualitas dan latar belakang kebutuhan atas UPS ini sedang dalam pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta Barat. Mungkin di pusat kita akan minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Lasro di Balai Kota, Senin (2/3).
Lasro yang kini menjabat sebagai Kepala Inspektorat DKI mengatakan, sebenarnya, sebelum kejadian ini terungkap, pihaknya sudah mendapat informasi mengenai hal tersebut.
Lasro juga mengaku merasa malu atas kejadian ini. Sebab, di samping pihaknya berhasil mengembalikan dana ke kas daerah sebesar Rp3,4 triliun, justru malah ada permasalahan dana sebesar Rp5,8 miliar.
"Ini bisa menciderai apa yang kita lakukan selama 10 bulan. Saya juga sudah ke lapangan, selalu bertanya dan beberapa ada instruksi saya mengatakan kita bekerja harus sesuai, objektif, harga benar, kualitas benar, dan tidak menghambur-hamburkan uang rakyat," terangnya.
Termasuk juga terkait dengan pengadaan buku Trilogi Ahok dalam APBD 2015 ini juga, dikatakannya tidak ada pengajuan buku tersebut.
Baik di masa dirinya masih menjadi kepala maupun saat ini kepala dinas sudah dijabat oleh yang lain.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan saat ini sebagaiman DPA untuk pembahasan.
"Di DPA yang diajukan juga tidak ada," tegasnya. [D-14/L-8]
Kalau bukan Dinas Pendidikan, lalu yang masukin siapa?
Dugaan ane sih orang2 DPRD
0
1.5K
11
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan