Jakarta - DPP Partai NasDem menginstruksikan fraksi di DPRD untuk mencabut hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Hal ini tampaknya kemungkinan akan diikuti DPP Partai Kebangkitan Bangsa.

"Yang saya dengar DPP memutuskan untuk menarik. (Saya dengar) dari teman-teman DPP. Cuma DPP sudah memerintahkan untuk menarik," kata Wakil Sekjen PKB Daniel Johan saat dihubungi, Senin (2/3/2015).

Dia mengatakan persoalan hak angket ini bakal dibicarakan secara internal oleh fraksi PKB. Namun, dia menegaskan meski masih dalam proses, PKB akan mencabut hak angket terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Soal kemungkinan besar itu ditarik. Tapi, ini belum final," sebutnya.

Lantas, apa yang menjadi alasan DPP PKB mengintruksikan fraksi di DPRD agar mencabut hak angket? Dia menyebut kalau adanya hak angket ini hanya tidak sesuai aturan karena meloncati hak interpelasi.

"Karena seharusnya kan interpelasi dulu, tidak langsung angket. Ada aturannya sehingga bisa lebih jelas," ujarnya.

Faktor lain yang dijadikan alasan adalah Ahok selaku eksekutif dan DPRD sebagai legislatif semestinya akur. Bukan justru berseteru dan merugikan masyarakat Jakarta.

"Yang lain gini loh, PKB menginginkan Gubernur dan DPRD ini serasi, sejalan dalam program rakyat. Bukan malah berseteru. Harus sinergi. Kalau seperti ini kan justru takyat yang dirugikan. Yang paling penting adalah kebaikan untuk Jakarta," sebutnya.


bawah ane pasti ada yang teriak CINA KAFIR