Jakarta - Banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang tidak menerima pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Yakni, ada anggaran siluman dalam APBD DKI 2015 sebesar Rp 12,1 triliun.

Salah satu fraksi yang turut membantah pernyataan Basuki itu adalah partai yang dulu mengusungnya saat Pemilukada DKI 2012, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua Fraksi PDI-P DKI, Jhonny Simanjuntak mengatakan tidak mungkin ada anggaran siluman dalam APBD DKI yang telah dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif.

“Anggaran siluman adalah anggaran yang dimasukkan tanpa pembahasan, yang tidak dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon APBD Sementara (KUA-PPAS). Kalau sudah masuk dalam KUA-PPAS ya bukan anggaran siluman. Apalagi dibahasi bersama komisi dan SKPD,” kata Jhonny kepada beritasatu.com, Kamis (26/2).

Dalam pembahasan anggaran, eksekutif bisa menolak program yang dinilainya tidak pro rakyat dimasukkan dalam APBD DKI. Tetapi anggaran tersebut kan tetap dimasukkan ke dalam APBD DKI yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI.

Lagi pula, kalau pun program tersebut tidak disetujui Pemprov DKI, namun tidak bisa menolak dimasukkan ke dalam APBD DKI, menurut Jhonny, eksekutif punya hak untuk tidak melaksanakannya.

“Dia kan bisa ngotot di pembahasan anggaran untuk menolak. Tapi ini kan nggak. Selain itu, eksekutif punya kartu truf lho. Kalau memang Pemprov DKI merasa nggak pas dengan usulan program DPRD DKI, ya tidak perlu dilaksanakan saja. Jangan seenaknya mencoret-coret. Jadi yang dimaksud anggaran siluman itu dimana”,” tanya Jhonny.

Ditegaskannya, untuk membuktikan anggaran program sebesar Rp 12,1 triliun tersebut termasuk anggaran siluman atau tidak, dapat dilihat dari KUA-PPAS 2015. Sebab, KUA-PPAS 2015 menjadi indikator anggaran tersebut siluman atau tidak.

“Coba lihat di KUA-PPAS ada atau tidak. Kalau ada, apakah itu disebut siluman? Padahal itu ditandatangani dengan MoU antara DPRD dan Pemprov DKI. Ada nggak dalam pembahasan bersama. Itu saja tolak ukurnya,” paparnya.

Kendati demikian, DPRD DKI sudah tidak mau lagi beradu pendapat dengan Basuki. Dinilainya, Basuki sudah tidak fokus lagi dalam mengerjakan bagiannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Buktinya, seluruh DPRD DKI menyetujui dijalankan hak angket terhadap tindakannya yang memalsukan dokumen APBD DKI 2015.

“Ya kita tanggapin dingin saja tuduh-tuduhannya itu. Biarkan saja dia ngomong-ngomong apa. Karena dia sudah tidak fokus lagi. Dia itu sudah panik. Secara psikologi politis, kalau sampai 102 anggota dewan tanda tangan hak angket, itu artinya apa?,” tegasnya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/FQ

http://www.beritasatu.com/megapolita...-apbd-dki.html

tanyakan pada rumput yg bergoyang