Dana Siluman APBD
UPS Rp 700-an Juta Bisa Cover Perumahan, UPS Rp 6 M/Sekolah Hitungannya dari Mana?

Jakarta - Anggaran pengadaan perangkat penyedia daya listrik (uninterruptible power supply/UPS) nyaris Rp 6 miliar untuk setiap sekolah jadi sorotan Gubernur Ahok karena diduga merupakan proyek fiktif. Praktisi telekomunikasi Johar Alam Rangkuti mempertanyakan dari mana hitungan UPS untuk sekolah semahal itu.

"Itu keluar angka (Rp 5 miliar) segitu, emang nggak tahu rinciannya seperti apa?" kata Chairman Indonesia Data Center (IDC) ini kepada detikcom, Jumat (27/2/2015). (Baca: UPS Rp 5 Miliar/Sekolah, Praktisi IT: Aneh dan Logikanya Nggak Ketemu)

Menurutnya, UPS paling bagus dengan daya sangat besar saja harganya tidak mencapai semiliar. Misalnya UPS dengan daya 200.000 watt dijual dengan harga sekitar US$ 60.000 atau sekitar Rp 776.310.000 (kurs Rp 12.938).

"UPS berdaya 200 ribu watt sekalipun itu harganya paling mahal 60 ribu dolar," ucap Johar.

Dengan daya sebesar itu, UPS bisa menyediakan listrik untuk ratusan rumah. Harga yang ditawarkan tidak sampai 1 miliar, hanya ratusan juta. Jumlah itu jauh dari pengadaan UPS di setiap sekolah Jakarta Rp 5 miliar.

"200 ribu watt itu bisa buat perumahan atau 200 rumah dengan daya 1.000 watt per rumah," katanya.

Johar menilai, apakah sekolah sangat memerlukan UPS hingga mendapat anggaran miliran rupiah. Perusahaan saja yang memiliki daya listrik besar ada yang tidak menggunakan UPS.

"Kalau pakai UPS itu sudah canggih banget, perkantoran saja tidak semua pakai UPS," katanya.

Kasus UPS ini jadi ramai setelah Gubernur Ahok membongkar data 'anggaran siluman' pengadaan UPS dalam APBD 2014 dan hal serupa coba dilakukan lagi untuk APBD 2015. Dia menuding oknum DPRD mengubah APBD yang disepakati tanpa lewat e-budgeting.

Sebuah SMAN di Kembangan, Jakbar, yang mendapat kiriman 8 UPS akhir 2014 mengaku tidak tahu menahu mengapa sekolahnya mendapat kiriman peranti itu. UPS beserta alat multimedia di sekolah itu pun akhirnya tidak optimal digunakan karena kurangnya pasokan listrik dan kurangnya pelatihan SDM.

Di APBD 2015 besutan DPRD, Ahok menemukan pengadaan UPS senilai Rp 6 miliar untuk SMPN 41. Ketika SMP itu didatangi, mereka mengaku tidak pernah meminta alat semahal itu. Bahkan fungsi dan bentuk UPS saja mereka tidak paham. Jika listrik mati, mereka memilih bersabar menunggu listrik menyala kembali. Total jenderal, dana siluman di APBD 2015 menurut Ahok sebanyak Rp 12,1 triliun. Sementara itu menurut Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik anggaran Rp 12,1 triliun sudah sah dan disetujui bersama satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemprov Jakarta.

ini yang ngomong salah satu pemilik UPS kelas Industri seperti yang diceritain si om insinyur listrik di tread sebelah. kalo pernah ke 3D , ente bisa tau seperti apa UPS yg dipake buat jagain serper gugel atau detik tetep jalan. monggo yang mau kasih contoh laen dari spec yang lagi rame dijadiin thread di bp