Hubungan Indonesia Brasil Renggang, Panglima TNI: Konteks Politik Not My Business
Senin, 23 Februari 2015 12:11 WIB



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia langsung memanggil pulang duta besarnya di Brasil, setelah Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia atau credential.

Hal ini terjadi di tengah pertentangan eksekusi seorang warga Brasil di Indonesia dan rencana hukunman mati warganya dalam waktu dekat.
Secara tidak langsung, renggangnya hubungan kedua negara bakal berdampak pada kerjasama antara TNI dengan militer Brasil.

"Itu dalam konteks politik not my business. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan, jangan main-main dengan saya," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/2/2015).

Di bidang pertahanan Indonesia dan Brasil sudah menjalin kerjasama yang baik. Contohnya pada tahun anggaran 2009-2014, Indonesia memesan pesawat Super Tucano untuk mengawasi garis pantai. Selain itu juga indonesia memesan Multi Launcher Rocket System (MLRS).

"Urusan kerja sama dengan Brasil jangan terburu-buru lah. Lagi pula itu bukan domain saya," kata Moeldoko.

Diberitakan sebelumnya, Protes keras Pemerintah Indonesia ini telah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia kepada Dubes Brasil untuk Indonesia pada 20 Februari pukul 22.00. Duta Besar Toto Riyanto telah dipanggil pulang ke Jakarta sampai ada jadwal penyerahan credentials yang baru dipastikan oleh Pemerintah Brasil.

Diduga tindakan Pemerintah Brasil ini ada hubungannya dengan hukuman mati yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap warga negara Brasil yang tersangkut kasus obat-obatan terlarang, Marco Archer Cardoso Moreira pada Januari 2015 silam.

"Indonesia sebagai negara demokratis yang berdaulat memiliki sistem hukum yang mandiri dan tidak memihak, maka tidak ada negara asing atau pihak manapun dapat mencampuri penegakan hukum di Indonesia, termasuk terkait dengan penegakan hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba," demikian bunyi pernyataan dari Kementerian Luar Negeri terkait dugaan alasan tindakan Pemerintah Brasil tersebut.

http://www.tribunnews.com/nasional/2...ot-my-business