JAKARTA - Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta dipertanyakan lantaran porsi pengalokasian dana tersebut lebih diprioritaskan pada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta dibandingkan untuk penanggulangan banjir.
Pasalnya, Dinas Pekerjaan Umum Tata Air DKI Jakarta membutuhkan anggaran sebesar Rp118 triliun untuk menangani banjir di seluruh wilayah di DKI Jakarta. Namun, seminggu sebelumnya gaji PNS DKI dalam Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) naik tinggi hampir 100 persen untuk semua tingkatan, mulai dari Rp12 juta, hingga Rp75 juta.

"Total dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar Rp 73,08 triliun. Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp19 triliun untuk gaji pegawai," papar Direktur Advokasi Anggaran dan Ekonomi Sekretaris Nasional (Seknas) Fitra, Apung Widadi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/2/2015).

"Dari Rp19 triliun tersebut, anggaran belanja pegawai yang dialokasikan untuk tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar Rp 10,2 triliun," tambah dia.

Menurut Apung, terdapat beberapa permasalahan yang wajib menjadi sorotan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Pertama terkait penanganan banjir besar yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil riset Fitra, anggaran banjir DKI Jakarta dari 2008-2012 sekira Rp6,9 triliun. Sedangkan tahun 2013-2015 meningkat sekira Rp 13,3triliun. Anggaran tersebut digunakan dalam proses pembebasan kanal banjir timur, pengendali banjir, pengembangan sarana sistem drainase, pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendali banjir, penataan situ. Maupun pembenahan waduk dan saluran, serta peringatan dini banjir.

"Sayangnya, walaupun anggaran yang dikeluarkan begitu besar, belum dapat diketahui efektivitas penggunaan anggaran tersebut dalam mengatasi banjir Jakarta," ungkap Apung.

http://economy.okezone.com/read/2015...anganan-banjir

itu baru banjir ya butuh dana besar,, blm yg lain2 spt infrastruktur dsb..