TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo berharap pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dikeluarkan secara nontunai. Ia mengatakan dengan traksaksi nontunai maka penggunaan anggaran akan tercatat seluruhnya.

Hasilnya, penggunaan secara nontunai akan membuat anggaran lebih transparan, akuntabel, dan efisien. "Kalau APBN mayoritas tunai, kita tidak tahu berapa yang dikorupsi," kata dia di Bank Indonesia, Senin, 16 Februari 2015.

Selain itu, transaksi nontunai juga menghasilkan efisiensi. Soalnya, untuk mencetak dan mengedarkan uang membutuhkan biaya Rp 3 triliun. "Ditambah lagi harus disimpan di khazanah dengan keamanan yang khusus," kata dia.

Sejak 14 Agustus 2014, Bank Indonesia mulai menggalakan transaksi nontunai. Saat itu, Agus menyatakan pemerintah mendorong transaksi nontunai karena membuat transaksi lebih akuntabel, transparan, aman, dan nyaman. Sebaliknya, transaksi tunai akan mengundang korupsi dan penipuan.

Transaksi nontunai juga dapat meningkatkan jumlah tabungan untuk membiayai perekonomian Indonesia. Di Indonesia, transaksi nontunai baru sekitar 31 persen dari total Rp 7.500 triliun. "Padahal, di negara ASEAN lain sudah di atas 50 persen," kata Agus.

TRI ARTINING PUTRI