Quote:
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kesal ketika jurnalis kembali menanyakan APBD tahun anggaran 2015 yang dianggap tidak sah oleh DPRD.
Permasalahan anggaran tersebut muncul setelah terlihat ada perbedaan program dalam APBD yang telah disahkan pada paripurna tanggal 27 Januari 2015 dan APBD yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.
DPRD juga menganggap APBD yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI ke Kemendagri tidak sah karena tidak ada paraf Ketua DPRD selaku Ketua Badan Anggaran.
"Makanya itu yang saya bilang, kalau kami bisa berantem dengan DPRD (berantem deh). Kalian masih ingat nggak, waktu tahun 2012, saya minta potongan (anggaran) dan saya pangkas, tiba-tiba sudah masuk ke Mendagri (APBD) dalam bentuk bukan versi saya, makanya sekarang saya paksa pakai e-budgeting," ujar Basuki yang biasa disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Ahok menambahkan setelah DPRD DKI menilai APBD yang diajukan Kemendagri tidak sah, DPRD menyerahkan APBD versi DPRD tanpa menggunakan sistem e-budgeting yang selama ini diinginkan pemerintah provinsi.
Menanggapi hal itu, Ahok mengaku telah berkomunikasi dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Ahok berharap Mendagri tidak menerima APBD versi DPRD.
Menurut Ahok melalui penggunaan e-budgeting, dokumen APBD yang diajukan ke Kemendagri tidak perlu paraf Ketua DPRD DKI. Setelah mendapat evaluasi Kemendagri, baru ditandatangani eksekutif dan legislatif.
"Sekarang enggak boleh pakai paraf lagi, karena sudah pakai lock dan pakai password. Supaya tidak ada lagi orang si A, si B mengubah-ubah anggaran. Ini DPRD gila nih," kata Ahok.
Ahok mengatakan akan tetap menggunakan sistem e-budgeting agar anggaran-anggaran siluman tidak muncul lagi.
"Itu kepentingan mereka, makanya pas ada usulan (anggaran siluman), saya tulis 'anggaran nenek lo Rp8,8 triliun'. Selama ini (tugas) saya nyoret-nyoretin anggaran, saya katakan anggaran 2013 anggaran 2014 saya ditipu (DPRD). Jadi saya enggak terima kalau APBD versi DPRD ditandatangani terus diajukan ke Mendagri," kata Ahok.
Seperti diketahui, Pemprov DKI telah menyerahkan dokumen APBD 2015 senilai Rp73.08 triliun pada 4 Februari 2015 lalu ke Kemendagri.
http://www.suara.com/news/2015/02/11...i-dprd-jakarta
=== Jadi begini gan. Semua anggaran APBD 2015 oleh Ahok silakukan secara e budgeting. Artinya semua sudah terintegrasi lewat komputer. Setelah semua pengajuan anggaran setiap SKPD jakarta masuk, kemududian di pilah oleh Ahok. dan hasil pilahan ini telah dipangkas Ahok sebesar 5,3 Trilyun! lumayan kan?
Quote:
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa senang karena sistem e-budgeting yang diterapkannya mulai membuahkan hasil. Ia mengatakan telah menghemat anggaran hingga Rp 5,3 triliun.
Ahok menceritakan soal e-budgeting kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (2/2/2015) sore.
“Terus e-budgeting. Kan saya bilang, kata sosialisasi nggak boleh, beli mesin penghancur kertas, penghitung duit, nggak boleh. Begitu masuk ke komputer, sistem kami menolak,” kata Ahok mengawali ceritanya.
Dengan e-budgeting, Ahok berkata, anggaran-anggaran yang tidak memiliki nilai atau fungsi penting akan langsung dieliminasi. Dengan begitu, anggaran pun bisa dihemat sangat banyak.
“Kemaren tau nggak, berapa duit yang kita dapet dari penolakan-penolakan dari mereka-mereka yang masih bandel mau masukin? Itu Rp 4,3 triliun. Semalam ada yang masukin lagi, kan harus 100 persen e-budgeting, dapat lagi Rp 1 triliun,” ucap Ahok.
“Jadi Rp 5,3 triliun kita hemat dari sistim e-budgeting. Jadi sistem yang kita bikin ini mulai jalan. Harusnya 2014 sudah jalan. Hanya waktu itu mereka masih bandel, ngeles, ngeyel, nggak mau kan,” sambung Ahok. [Detikcom]
Nah anggaran yg sudah masuk di ebudgeting ini ga bisa lagi diutak atik krn ada passwordnya.
kemudian dimasukkanlah ke DPRD. dan di DPRD di coba diutak atik lagi. dan kemudian hasil otak atik anggaran ini bukan dilakukan di ebudgeting krn emang ga bisa diotak atik, tapi di print di kertas biasa. alias manual. siapa yg sanggup cek puluhan ribu item itu? siapa yang tau mana yg diubah oleh oknum dprd dan pns?
ingat pas Ahok ngamuk ke dinas PU 2 tahun lalu? Ahok minta anggaran di potong 25%? dan disanggupi dinas PU? ya, Ahok sudah memotong dan mencoret sana sini anggarannya. apa hasilnya? setelah masuk DPRD, ternyata anggaran yg dicoret masuk lagi. Dan dianggap sah. Ahok ga mau ini terjadi lagi.
Kasus tahun lalu. Ahok sudah anggarkan dinas kebersihan pembelian truk sampah 500 biji. Dan karena sudah disusun anggarannya, dinas PU bilang ke dealer buat kirim dulu truknya. apa yg terjadi, Ternyata setelah masuk ke DPRD, anggaran pembelian truk hilang!! ini jelas sabotase!
Dan tahun ini Ahok ga sudi kalau DPRD main lagi cara begitu. krn itulah APBD yg e budgeting yg dikirim. kalau DPRD mau, silahkan lewat e budgeting kalau rubah. Sedang DPRD sekarang maunya lewat manual alias printout berupa ribuan lembaran kertas yg diparah perhalamannya oleh ketua DPRD. alias ada anggaran yg ga jelas dan sabotase lolos lagi. Ahok udah ga mau kejadian begitu terulang lagi.
Quote:
Jakarta - Dokumen APBD 2015 dikembalikan oleh Kemendagri lantaran formatnya tidak sesuai dengan PP No 58 Tahun 2005. Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok)?
"Nggak apa-apa dulu juga gitu," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2015).
Alasan pengembalian itu dikarenakan struktur pengisian APBD yang tidak sesuai. Pemprov DKI mengatakan hal tersebut dikarenakan penerapan sistem e-budgeting. Namun tidak demikian menurut pandangan Ahok.
"Ini persoalan oknum DPRD ngomong atau kirim surat ke kemendagri bahwa yang dikirim dari kita nggak sah tapi harus dari mereka. Kita mau nggak versinya mereka lagi ditukar-tukar? Nggak fair kan," lanjutnya.
"Makanya saya harap Mendagri ikutin yang kita kirim, bukan dari DPRD. Kan sudah ketok palu. Kalau dari DPRD lagi dia ganti-ganti lagi. Mau buka-bukaan nggak saya bilang," sambung suami Veronica Tan tersebut.
Lantas bagaimana tindak lanjut mantan Bupati Belitung Timur itu? Relakah Pemprov DKI tidak menerima gaji selama 6 bulan sesuai dengan sanksi yang diterapkan Kemendagri?
"Tetap e-budgeting. Nggak boleh di-print out keluar. Kalau itu curi duit rakyat saya bilang. Nah kalau alasan itu kita nggak mau dikasih APBD, ya sudah nggak usah. Nggak usah!"tegas Ahok
http://news.detik.com/read/2015/02/0...gak-butuh-apbd
jadi apa itu hak budget dprd?
Quote:
Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 70 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menyatakan “fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden”.
Jadi sebenarnya hak budget parlemen itu hanyalah menyetujui atau tidak menyetujui anggaran yang diajukan eksekutif. Bukan mengganti seenaknya. karena APBD telh di setujui DPRD jakarta tgl 28 januari 2015 berarti kan anggaran yg dibuat Ahok di setujui. apa salahnya kalau Ahok pakai ebudgeting? dan bukannya print out lembaran? kalau print out bisa diganti ganti. istilahnya dana siluman.
Jadi jelas ya kalau APBD Ahok sudah di setujui DPRD. lalu kenapa saat pakai e baudeting DPRD marah dan minta APBD versi DPRD yg disahkan kemendagri? jadi anggaran Ahok banyak dikotak katik anggota DPRD dong? krn setiap pembahasan anggaran oleh dinas, harus masuk ke e budgeting.
Silahkan ditanya. Pasti DPRD banyak nitip dana siluman.
mau bukti lagi??
ini dari kompas. perkataan taufik.
Quote:
Menurut dia, APBD yang disahkan saat paripurna 27 Januari lalu berbeda dengan APBD yang diajukan ke Kemendagri. "Betul, jadi RAPBD yang dikirim oleh eksaekutif ke Depdagri adalah dokumen yang tanpa melalui pembahasan dengan DPRD, ini namanya pelanggaran.
Bukan jumlah APBD-nya yang beda, tapi program-programnya beda," kata Taufik.
Di dalam pembahasan anggaran, kata dia, harus melibatkan dua unsur pemerintahan, yakni legislatif dan eksekutif, bukan hanya kesepakatan salah satu pihak saja.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...gan.Ketua.DPRD
sudah jelas ya gan. anggaran yang disusun oleh pemprov jakarta ternyata diubah oleh DPRD. Jumlah sama, tapi program bisa beda. kok bisa? yang buat program jadi beda beda siapa? sedang hak budgeting adalah DPRD menerima atau menolak. bukan membahas bersama apalagi merubah seenaknya APBD. selama ini apbd bisa di ubah ubah DPRD dan didiamkan adalah agar APBD bisa keluar dan eksekutif juga ga ada nyali ama dprd. sedang saat ini Ahok udah ga sudi anggaran di curi lagi. makanya di kunci di e budgeting. Jadi ga ada yg bisa rubah.
kalau DPRD bilang anggaran sudah di bahas bersama, dan emang perubahan di RAPBD di setujui eksekutif, mana buktinya? ada rekamannya? ada bukti buktinya? ada notulennya? Ahok benar benar menghantam anggota dewan.
