Rakyat Indonesia belakangan dibuat kecewa dengan perseteruan antara KPK dengan Polri. Kasus ini bermula dari keputusan KPK menjadikan Calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka karena kasus rekening gendut.

Seolah ingin membalas, Polri kemudian menangkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjodjanto karena kasus tuduhan saksi palsu pada 2010. Banyak yang menyayangkan sikap Polri yang menangkap Bambang Widjojanto dan penangkapan tersebut dinilai banyak kejanggalan.

Perseteruan antara Polri dan KPK masih terus berlanjut dan belum menemukan titik akhir sampai kini. Sangat tak elok bila kisruh antar dua lembaga penegak hukum itu terus dibiarkan berlarut-larut. Masa depan bangsa ini akan menjadi taruhannya bila Polri dan KPK terus berseteru.

Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah dialokasikan belanja pemerintah pusat pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam RAPBN-P 2015 sebesar Rp49.359,1 miliar yang berarti lebih tinggi Rp3.221,2 miliar atau 7,0 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp46.137,9 miliar.

Bersumber dari Nota Keuangan RAPBN-P 2015 naiknya alokasi anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan guna memperkuat keamanan daerah perbatasan, serta pembangunan sarana prasarana pendukung penegakan hukum seperti pengadaan rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) anak-anak.

Selanjutnya, alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut untuk mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu:

• Terpenuhinya Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan melalui pengadaan Alpalkam Polri;
  
• Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit melalui peningkatan fasilitas kesehatan Polri;
  
• Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui peningkatan pelaksanaan quick response dan quick wins, pemantapan pelaksanaan community policing (pemolisian masyarakat-Polmas), peningkatan kemampuan penanganan flash point, pengembangan teknologi kepolisian melalui pemberdayaan fungsi litbang;
  
• Menguatnya intelijen melalui pengembangan sistem jaringan intelligence data sharing antar institusi intelijen negara;
  
• Meningkatnya koordinasi fungsi-fungsi intelijen oleh BIN sebagai lembaga penyedia layanan tunggal (single client) kepada Presiden; serta
  
• Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba melalui pelaksanaan penegakan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) daerah, diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media, penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi, dan kegiatan intelijen narkoba.

Kembali ke konflik antara KPK dan Polri, kondisi darurat ini harus segera dicarikan jalannya keluarnya. Kita masih ingat janji Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 lalu yang bertekad memberantas korupsi. Dalam visi-misi kampanyenya, Jokowi berjanji akan melakukan reformasi sistem dan penegak hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Jokowi pun berikrar akan memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya.

Harapan rakyat terhadap Presiden Jokowi yang begitu tinggi harus segera dijawab dengan langkah cepat, tepat, dan tegas untuk mengakhiri konflik antara KPK dan Polri. Semoga para petinggi Polri dan KPK segera duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Publik sangat mendambakan Polri dan KPK menjadi lembaga yang bersih dan kuat untuk memberantas berbagai tindak kejahatan yang mengancam masa depan bangsa, salah satunya adalah korupsi. Pada akhirnya alokasi belanja pemerintah pusat pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam RAPBN-P 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, dan berujung pada ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia.

Salam,

APBNNews.com - #KawalAPBN Kawal Pembangunan